Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Alat Kelengkapan

 

Panitia Khusus

BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Di dalam BAB VII mengenai  Alat Kelengkapan Dewan, di jelaskan bahwa :

Pansus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara. Pansus dibentuk dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Bamus. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Pansus berdasarkan   perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pansus bertanggung jawab kepada DPRD. Pansus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja pansus.

 

Badan Kehormatan

BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Di dalam BAB VII mengenai  Alat Kelengkapan Dewan, di jelaskan bahwa :

BK dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap.  Pembentukan BK ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna. Jumlah anggota BK sebanyak 7 orang yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD. Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota BK yang digantikan. BK dibantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD

TUGAS BADAN KEHORMATAN :

memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibiltas DPRD;
meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD;
melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan atau masyarakat; dan
melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen. BK juga melakukan evaluasi untuk penyempurnaan peraturan DPRD tentang kode etik DPRD sesuai mekanisme yang berlaku. BK membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD. BK menyusun rancangan program kerja sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang BK diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik.

KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN :

memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
meminta keterangan pengadu, saksi dan atau pihak-pihak yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; atau
menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan tata tertib DPRD dan atau kode etik

Data Keanggotaan Badan Kehormatan

Hj. Sri Subiati, SE Anggota Fraksi Demokrat
Drs. Kodrat Sunyoto, SH, MSi Anggota Fraksi P. Golkar

 

Badan Legislasi

BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Di dalam BAB VII mengenai  Alat Kelengkapan Dewan, di jelaskan bahwa :

Balegda merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Balegda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BALEGDA mempunyai tugas sebagai berikut :

  • Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
  • Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  • Menyiapkan rancangan Perda usul prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  • Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, atau Pemerintah daerah sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
  • Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh anggota, komisi, dan /atau gabungan komisi, atau Pemerintah Daerah di luar prioritas rancangan Perda tahun berjalan atau di luar rancangan Perda yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
  • Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan Perda yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
  • Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
  • Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda usul pemerintah daerah;
  • Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh Balegda pada masa keanggotaan berikutnya;
  • Melakukan evaluasi terhadap Perda-perda yang telah dihasilkan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat;
  • Melakukan penyelarasan terhadap raperda yang akan disahkan menjadi Perda;


Data Keanggotaan Badan Legislasi

Drs.H. Fuad Mahsuni Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Bambang Juwono, SH. M.Hum. Anggota Fraksi PDI Perjuangan
H. Freddy Poernomo, SH Anggota Fraksi P. Golkar
Irwan Setiawan, S.Ip Anggota Fraksi P. Keadilan Sejahtera
Ir. Moch. Syamsul Arifin Anggota Fraksi Nasdem Hanura

 

Badan Anggaran

BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Di dalam BAB VII mengenai  Alat Kelengkapan Dewan, di jelaskan bahwa :

(1)  Banggar merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD.

(2)  Susunan keanggotaan Banggarditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD.

(3) Susunan Keanggotaan Banggarditetapkan dengan keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dengan memperhatikan keterwakilan komisi sebanyak-banyaknya tidak melebihi ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(4)  Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Banggar merangkap Anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Banggar bukan Anggota.

(6)  Keanggotaan Banggar dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya atas dasar usulan fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran

TUGAS BADAN ANGGARAN :

  • membahas bersama Pemerintah daerah untuk menentukan KUA PPAS untuk dijadikan acuan dalam menyusun rancangan APBD setelah mendapatkan masukan dari komisi-komisi
  • membahas rancangan Perda APBD bersama Pemerintah Daerah;
  • melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran SKPD;
  • membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD;
  • memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  • melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
  • memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  • melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  • melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur;
  • memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.


Anggota komisi dalam Banggar harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil
pelaksanaan tugasnya pada Komisi

Data Keanggotaan Badan Anggaran

Abdul Halim Iskandar, M.Pd Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa
Kusnadi, SH, M.Hum Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan
Ir. Tjutjuk Sunario Wakil Ketua Fraksi Gerindra
Drs. H. Achmad Iskandar, M.Si. Wakil Ketua Fraksi Demokrat
Dr. H.M. Soenarjo, M.Si Wakil Ketua Fraksi P. Golkar
Badrut Tamam, S.Psi Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Dra. Hj. Anisa Syakur M.Ag Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Ir. Suhandoyo, SP Anggota Fraksi PDI Perjuangan
Ir. Bambang Suhartono Anggota Fraksi PDI Perjuangan
Renville Antonio, SH, M.Hum Anggota Fraksi Demokrat
Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum Anggota Fraksi Demokrat
Hery Prasetyo, S.Pd Anggota Fraksi Demokrat
Sahat Tua P. Simanjuntak, SH Anggota Fraksi P. Golkar
Agus Maimun, SE. Anggota Fraksi P. Amanat Nasional
A. Basuki Babussalam, SH Anggota Fraksi P. Amanat Nasional
Ir. Yusuf Rohana Anggota Fraksi P. Keadilan Sejahtera
H. Kuswanto, SH Anggota Fraksi Nasdem Hanura
Dra. Wulansari Perbawati, AK Anggota Fraksi Nasdem Hanura

 

Badan Musyawarah

BERDASARKAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Di dalam BAB VII mengenai  Alat Kelengkapan Dewan, di jelaskan bahwa :

Bamus merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bamus merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Bamus bukan Anggota. Bamus di bantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

TUGAS BADAN MUSYAWARAH :

  • menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  • memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  • meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/ penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  • melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah;
  • menetapkan jadwal acara rapat Paripurna DPRD;
  • memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
  • memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  • merekomendasikan pembentukan Pansus;
  • mengadakan konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Bamus

 

KEWAJIBAN ANGGOTA BANMUS :

  • mengadakan konsultasi dengan Fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat Bamus
  • menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Bamus kepada Fraksinya masing-masing.

Daftar Anggota Badan Musyawarah

Abdul Halim Iskandar, M.Pd Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa
Kusnadi, SH, M.Hum Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan
Ir. Tjutjuk Sunario Wakil Ketua Fraksi Gerindra
Drs. H. Achmad Iskandar, M.Si. Wakil Ketua Fraksi Demokrat
Dr. H.M. Soenarjo, M.Si Wakil Ketua Fraksi P. Golkar
Dra. Hj. Kartika Hidayati, MM Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Suharti, S.Psi, MM Anggota Fraksi PDI Perjuangan
Umar Bashor, SE Anggota Fraksi PDI Perjuangan
H. Sugiri Sancoko, SE. Anggota Fraksi Demokrat
HM. Hasan Irsyad, SH, MSi Anggota Fraksi P. Golkar
Suli Daim, S.Pd, MM. Anggota Fraksi P. Amanat Nasional
Agus Maimun, SE. Anggota Fraksi P. Amanat Nasional
Ir. H. Artono Anggota Fraksi P. Keadilan Sejahtera
H. Mahdi, SE, SH Anggota Fraksi P. Persatuan Pembangunan
Ir. Moch. Syamsul Arifin Anggota Fraksi Nasdem Hanura
Zairina, S.Ip Anggota Fraksi Nasdem Hanura

 


   Jumlah Kunjungan : 1661665

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved