Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Silpa 4,5 Triliun APBD 2018 Jadi Sorotan DPRD Jatim

 
08 Juli 2019

Silpa 4,5 Triliun APBD 2018 Jadi Sorotan DPRD Jatim

Fraksi-Fraksi DPRD Jatim nampaknya banyak memberikan catatan khusus terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2018. Catatan atau rekomendasi tersebut terungkap dalam Pendapat Akhir Fraksi DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (8/7/2019).

Juru bicara Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim Gatot Sutantra mengatakan sesuai laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, yang merupakan realisasi anggaran sesuai hasil audit BPK RI adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp.3 1.939.187.379.442,58.  Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp. 30.662.093.021.869,51.

"Melihat antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja sebagaimana tersebut diatas, maka APBD Jatim Tahun Anggaran 2018 mengalami surplus sebesar Rp.1.277.094.357.572,77," ujar Gatot Sutantra.

Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah merupakan realisasi pembiayaan netto pada APBD Jatim 2018 terealisasi sebesar Rp.3.288.297.724.167,15 yang berasal dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

"Dengan kondisi realisasi Pendapatan, realisasi Belanja dan Transfer serta Pembiayaan netto pada APBD Jatim 2018, maka terdapat Silpa sebesar Rp.4.565.392.081.739,92 yang berasal dari surplus ditambah pembiayaan netto," jelas Gatot.

Melihat perangkaan tersebut, Fraksi NasDem Hanura DPRD Jatim memberikan catatan bahwa tingginya anggaran Silpa APBD Jatim 2018 bisa dibaca sebagai ketidakmaksimalan masing-masing OPD dalam menyerap anggaran.

"Akibatnya, APBD yang mestinya bisa memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat tidak tercapai, untuk tidak mengatakan mengalami kegagalan," sindir Gatot Sutantra.

Kendati demikian, pihaknya bisa menyadari akan kemungkinan kekhawatiran pemerintah dalam penggunaan anggaran. Namun jika pengunaan anggaran tersebut sesuai perundangan dan SOP yang ada, maka penyerapan anggaran tidak ada persoalan sehingga Silpa bisa diminimalkan.

Sementara menyangkut pencapaian taget kinerja APBD 2018, realisasi pendapatan mencapai 106,61 persen atau mengalami peningkatandibanding tahun 2017 sebesar 101,76 persen. Sedangkan realisasi belanja mencapai 92,23 persen justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 93,17 persen.

Selanjutnya untuk realisasi transfer kepada kabupaten/kota yang merupakan hasil pendapatan maupun bantuan keuangan tahun 2018 mencapai 92,24 persen dari target yang direncanakan. Dibanding tahun 2017, justru mengalami penurunan realisasi transfer kepada kabupaten/kota yang menapai 93,88 persen.

Kendala dalam pencapaian target kinerja APBD tahun 2018, menurut laporan Banggar dikarenakan, 1) kebijakan pemerintah pusat atas pngalokasian dan penyaluran dana transfer yang bersifat dinamis. 2) kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan aset daerah dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

3) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan. 4) penerimaan pajak rokok tahun 2018 tidak meunjukkan potensi sesunggugnya karena terdapat penerimaan tunda salur alokasi penerimaan bulan Okober dan November 2017, diterimakan pada bulan Maret 2018.

Kemudian 5) adanya belanja yang sudah dianggarkan namun belum terdapat petunjuk pelaksanaannya. 6) adanya belanja yang dialokasikan berdasarkan perundang-undangan namun pada pelaksanaan anggaran tidak berjalan pelaksanaannya karena menyesuaikan dengan kebutuhan/realitas.

Untuk mengatasi kendala-kendala terebut, pihaknya sepakat dengan jalan keluar yang ditawarkan Gubernur Jatim. "Kami melihat lagkah-langkah tersebut cukup rasional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat ruh APBD adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga menjadi logis manakala kinerja APBD diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat Jatim yang lebih bermartabat, adil dan sejahtera," tegas politisi Partai Hanura.

Akhirnya dengan tetap menjunjung tinggi atas kehati-hatian, "kami Fraksi NasDem Hanura merekomendasikan agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2018 ini ditingkatkan pembahasannya menjadi Perda dan menerima pertanggungjawaban hasil pelaksanaan APBD Jatim tahun anggaran 2018," tegas Gatot Sutantra

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved