Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perubahan PDAB Diharapkan Tidak Mengarah Privatisasi

 
19 Juli 2019

Perubahan PDAB Diharapkan Tidak Mengarah Privatisasi

Fraksi PDIP DPRD Jatim mengusulkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Jatim menjadi bentuk perseroan diharapkan tak mengarah ke upaya privatisasi. Pasalnya hal ini dikhawatirkan justru akan memberatkan masyarakat. Selasa (19/2)

Juru bicara Fraksi PDIP Gatot Supriyadi meminta ketegasan Pemerintah Provinsi Jatim terkait kepemilikan saham kedepan. Menurutnya ketegasan ini penting karena yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai terjadi upaya privatisasi air bersih. “Apakah sempat terbesit rencana untuk menjual sebagian saham dari PDAB ini kepada swasta,” katanya.

Lebih lanjut Gatot mengatakan privatisasi PDAB justru akan merugikan masyarakat umum. Menurutnya harus belajar dari pengalaman buruk privatisasi PDAM di daerah lain di Indonesia. Selain dengan pihak swasta, pihaknya juga meminta kejelasan kepada Pemrov Jatim terkait pembagian aset saham kepada pemerintah daerah. “Sejauh mana dimungkinkan untuk membagi sebagian aset saham kepada pemerintah kabupaten/kota yang terdampak,” katanya.

Mengingat, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan melayani kebutuhan di lima daerah. Di antaranya, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, hingga Surabaya. Selain itu, pembentukan PT Air Bersih Jawa Timur (Perseroda) diharapkan dapat meningkatkan sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim. Pada 2018, PDAB telah membukukan laba sebesar Rp 4,12 milyar. “Berapa potensi kenaikan PAD yang akan dihasilkan dari perubahan bentuk hukum ini? Berapa persen kenaikannya?,” katanya. “Kami berharap pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak boleh lepas dari semangat dan jiwa ekonomi berdikari. Salah satu bentuk ekonomi berdikari adalah memperkuat dan mengoptimalkan peran BUMD,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi partai berlambang Ka’bah ini menanyakan asal modal yang digunakan dalam investasi Perseroda nantinya. Untuk diketahui, PD Air

Bersih memerlukan peningakatan jumlah investasi senilai Rp 4,51 triliun. Hal ini menjadi dasar alasan perubahan bentuk hukum PDAB menjadi PT Air Bersih Jatim (Perseroda). “Pertanyaan kami adalah siapa yang akan menanggung investasi sebesar Rp4,51 triliun? Sementara, rencana modal dasar PT Air Bersih atas nilai nominal seluruh saham baru sebesar Rp500 miliar,” kata juru bicara Fraksi PPP Mahdi.

Apalagi, PT Air Bersih Jatim nantinya wajib dimiliki paling sedikit 51 persen oleh pemerintah Jatim. “Modal dasar tersebut (Rp 500 miliar) akan diperoleh darimana? Sementara, hingga saat ini penyetoran modal dari Pemrov Jatim baru sebesar Rp70 miliar,” katanya.

Sebagai solusi atas setoran modal tersebut, Fraksi PPP mengusulkan adanya tambahan penyertaan modal yang diambil dari Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Sekaligus, pembahasan Rancangan APBD 2020. Prinsipnya, Fraksi di DPRD Jatim mendukung usulan pembentukan PDAB. Namun, beberapa catatan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemrov Jatim.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved