Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Melalui Paripurna, DPRD Bersama Pemprov Jatim Setujui Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2019

 
08 Agustus 2019

Melalui Paripurna, DPRD Bersama Pemprov Jatim Setujui Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2019

DPRD Jatim dan Pemprov Jatim melakukan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2019. Penandatanganan ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Jatim, Selasa (6/8).

Pimpinan Sidang DPRD Jatim, Kusnadi menyampaikan ucapan terima kasih terhadap Gubernur Jatim beserta segenap jajaran Pemprov Jatim yang telah bersama-sama mengawal KUA PPAS Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019, sebagai tindak lanjut APBD TA 2019.

Disampaikan Kusnadi, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi landasan melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya untuk mengawal pembangunan Jawa Timur kedepan. “KUA PPAS adalah kelanjutan dari APBD TA 2019,” terang Kusnadi.

Ketua DPD PDI Perjuangan ini juga menegaskan, KUA PPAS sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “KUA PPAS ini menjadi penyusunan APBD atau P-APBD kedepan,” kata Kusnadi.

Dalam KUA PPAS TA 2019 ini, lanjut Kusnadi Pemprov Jawa Timur mempunyai silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sekitar Rp 4 triliun. “Karena Rp 4 Triliun bukan hanya uang tunai saja. Tetapi juga portopolio, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk kebiatan di Provinsi Jatim. Hal ini tercatat dalam APBD,” terang politisi gaek PDIP ini serius.

Kusnadi menegaskan, dalam kebijakan nanti akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Bagaimana mungkin membangun sumber daya manusianya, kalau kesehatannya, dan tingkat pengetahuannya terganggu,” tegas Kusnadi.

Dalam arti luas, lanjut Kusnadi bawah DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jawa Timur untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, penjagaan kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan. “Itu yang kita fokuskan. Jangan sampai manusianya pinter, tapi kalau perekonomiannya rendah, kan sama saja bohong,” terang Kusnadi.

Terkait penyertaan modal terhadap BUMD, Kusnadi menerangkan jika tidak semua perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur itu mampu. “Ada beberapa BUMD yang didampingi, sehingga sehat. Konteks menuju BUMD sehat itulah, Pemprov bersama DPRD melakukan supporting atau penyertaan modal,” tegas dia.

Ia tidak berharap BUMD yang membutuhkan dukungan modal tidak akan dibiarkan. “Sebab bisa semakin parah. Sehingga suportingnya bukan hanya penyertaan modal, namun juga pendampingan dalam bentuk lain, misalnya perbaikan manajemen. Sehingga diharapkan BUMD bisa eksis,” tandas Kusnadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario menegaskan, setelah KUA PPAS pihaknya akan mengawal bersama Pemprov Jawa Timur, agar program yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara tersebut bisa terlaksana sesuai target. “Tidak ada masalah mekanismenya sudah sesuai yang dijalankan,” terang Tjutjuk Sunario.

Terkait penyertaan modal, politisi Partai Gerindra ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dengan melakukan penyertaan modal ke APBD Jawa Timur. “Perda itu harus diperhatikan dan dilaksakakan, sehingga perda itu akan berjalans sesuai aturannya,” terang Tjutjuk Sunario. 

Terkait kebijakan penyertaan modal untuk sejumlah BUMD milik Provinsi Jawa Timur, lanjut Tjutjuk akan dijalankan hingga tahun 2021. “Sehingga semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Kita tidak bisa memaksakan, sehingga rakyat Jawa Timur tidak merugi,” tegas dia.

Tjutjuk juga mengingatkan agar penggelola BUMD atau perusahaan plat merah milik Pemprov Jawa Timur tidak bisa seenaknya. “Jangan sampai merugi, karena bisa masuk rana pidana. Kita membiki solusi atau jalan keluar, dengan memperbaiki system di BUMD agar berjalan sesuai target,” kata Tjutjuk.

Dirinya tidak berharap pelaksanaan kebijakan tidak bisa dipaksakan. Untuk itu dewan dan eksekutif (Pemprov Jatim,red) bekerja sama melakukan pengawasan agar target pembangunan di Jawa Timur berjalan sesuai target.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved