Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Sayangkan Banyak Perda Jatim Tidak Efektif

 
26 Agustus 2019

DPRD Sayangkan Banyak Perda Jatim Tidak Efektif

Menjelang akhir periode 2014-2019 Anggota DPRD Jawa Timur, nampaknya banyak peraturan daerah (Perda) yang sudah disahkan tidak berjalan. DPRD menyayangkan perda yang tidak efektif tersebut berkaitan dengan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, salah satu perda yang 'mandul' adalah Perda tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin. Perda ini sudah lamq disahkan setelah dibahas oleh Komisi A DPRD Jatim.

“Perda bantuan hukum masyarakat miskin ini lama tidak berjalan. Masih banyak lagi perda-perda lainnya yang tidak berjalan,” tegas Politisi PDIP, dikonfirmasi, Minggu 25 Agustus 2019.

Ketua DPD PDIP Jatim itu menjelaskan, faktor yang menyebabkan perda tersebut mandul adalah tidak diikuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Mengingat pergub merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari Perda tersebut. "Perda yang tidak ada pergubnya dianggap selesai ketika setelah disahkan," paparnya.

Kusnadi menuturkan, Perda yang dilahirkan oleh Eksekutif dan Legislatif memiliki perbedaan subtansi. Jika perda yang dilahirkan Eksekutif itu biasanya membebani masyarakat dan memberikan kenikmatan kepada eksekutif. Sebaliknya kalau perda yang dibuat legislatif umumnya melindungi masyarakat dan menekan eksekutif. “Contoh Perda yang membebani masyarakat itu seperti retribusi misalnya,” ujarnya.

DPRD selalu melakukan evaluasi terhadap Perda-Perda yang sudah disahkan. Meski demikian, perda yang sudah dibuat ini tidak boleh dicabut oleh pemerintah. Mengingat dua Minggu sebelum disahkan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Perda yang sudah disahkan ini kan sudah lolos evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ya seharusnya tinggal menjalankan saja perda tersebut, jangan terkesan perda yang dibuat ini hanya sebagai popularitas saja,” katanya.

Sementara itu Ketua Badan Perencanaan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Jawa Timur, Achmad Heri mengatakan pembahasan Perda harus substantif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Bapperda tidak ingin asal membahas rancangan perda hingga tuntas. Namun realitanya tidak berjalan di masyarakat," tegasnya.

Heri merinci ada beberapa raperda yang bisa dilanjutkan anggota DPRD Jatim baru, yakni pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Selain itu, yang juga penting, raperda desa wisata, pengelolaan pertambangan, pengelolaan sampah regional, masalah irigasi, penyelenggaraan keamanan makanan, dan perlindungan terhadap obat tradisional

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved