Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perda Jatim Bentukan Eksekutif Cenderung Membebani Masyarakat - Banyak Perda Tak Berjalan Meski Sudah Disahkan Akibat Pergub Tak Kunjung Dibuat

 
26 Agustus 2019

Perda Jatim Bentukan Eksekutif Cenderung Membebani Masyarakat
- Banyak Perda Tak Berjalan Meski Sudah Disahkan Akibat Pergub Tak Kunjung Dibuat

Banyak Peraturan Daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terkesan hanya menjadi macan kertas akibat tak bisa dijalankan.

Kendala utamanya adalah tak kunjung dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai peraturan pelaksana, kendati Perda tersebut sudah disahkan DPRD Jawa Timur lebih dari tiga bulan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Senin (26/8) kemarin.

Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu mencontohkan seperti Perda Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin. Perda ini diakui sudah lama tidak berjalan sebagaimana mestinya, lantaran Pergub sebagai peraturan pelaksana tak kunjung dibikin oleh Gubernur.

“Contoh Perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Perda ini sudah lama tidak berjalan. Dan masih banyak lagi perda-perda Jatim yang tidak berjalan karena tak kunjung ada peraturan pelaksananya,” beber pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Diakui Kusnadi, perda-perda yang dibuat atas inisiatif DPRD dan eksekutif terkesan mendapat perlakuan yang berbeda. Sebab perda inisiatif eksekutif subtansinya cenderung ingin menambah bebas masyarakat, seperti retribusi dan pajak daerah.

"Makanya begitu Perda disahkan DPRD Jatim, Pergubnya juga segera dibikin agar bisa dilaksanakan secepatnya," jelas Kusnadi.

Sebaliknya, Perda inisiatif DPRD Jatim subtansinya cenderung ingin melindungi masyarakat dan menekan eksekutif. Anehnya, begitu Perda tersebut disahkkan paripurna, seolah dilupakan oleh eksekutif untuk segera  dibikinkan Pergub.

"Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Perda yang sudah disahkan DPRD dan emndapat evaluasi dari Kemendagri maka paling lama 3 bulan setelah itu harus dibuatkan peraturan pelaksana melalui Pergub," ungkap Kusnadi.

Di tambahkan Kusnadi, Gubernur yang tak menjalankan tugas membuat Pergub setelah Perda disahkan DPRD dan lolos evaluasi dari Kemendagri bisa dinilai telah melakukan pelanggaran dan DPRD berhak mengajukan hak interpelasi hingga impeacment.

"Sayangnya, anggota DPRD Jatim sendiri terkesan lalai setelah membuat Pergub, sehingga jarang yang tahu apakah sudah dibuatkan Pergub atau belum," bebernya. 

Senada, Ketua Badan Perencanaan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Jatim, Achmad Heri mengatakan pengusulan dan pembahasan Perda harus substantif dan hasilnya bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Namun politisi Partai NasDem ini banyak Perda yang dibikin DPRD Jatim tidak berjalan di masyarakat.

"Kendala Perda tak jalan itu salah satunya karena tak ada Pergub sebagai peraturan pelaksana," dalih mantan wakil sekretaris PWNU Jatim ini.

Ditambahkan, hingga akhir masa jabatan DPRD Jatim masa bhakti 2014-2019, ada beberapa Raperda yang bisa dilanjutkan anggota DPRD Jatim baru, yakni pembahasan R-APBD Jatim 2020, kemudian Raperda Desa Wisata, Raperda Pengelolaan Pertambangan, Raperda Pengelolaan Sampah Regional, masalah Irigasi, penyelenggaraan keamanan makanan, dan perlindungan terhadap obat tradisional.

"Saya berharap anggota DPRD Jatim yang baru bisa menyelesaikan raperda-raperda tersebut hingga akhir masa sidang tahun 2019," harap Achmad Heri.

Terpisah, Ketua Parliament Watch Umar Sholahudin menambahkan bahwa tidak hanya perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak jalan, tetapi juga  perda lainnya seperti Perda perlindungan petani dan nelayan, perda perlindungan anak dan perempuan juga tidak berjalan efektif atau disfungsional.

"Penegakan perda Jatim masih lemah. Ini bisa karena pada sisi susbtansi perdanya, atau pada penegakannya. Orientasi jumlah lebih penting daripada kualitas perda," dalih dosen Unmuh Surabaya ini.

Selain itu, lanjut Umar, bisa juga aturan pelaksananya yakni Pergub belum dibuat. Normatifnya kalau menurut UU No.12 tahun 2011 itu tiga bulan setelah perda disahkan, pergub harus sudah diterbitkan.

"Pemprov harus evaluasi kenapa Perda yang sudah dibuat tidak berjalan dengan baik, bahkan disfungsional. Pemprov punya institusi penegak perda yakni Satpol PP. Kepala Satpol PP harus dievalusi kinerjanya, selama ini bagaimana. Termasuk  fungsi kontrol dewan harus ditegakkan," harapnya.

Di tambahkan, Pemprov Jatim cenderung semangat kalau perda ada kaitannya dengan kebutuhan elit dan membebani masyarakat seperti perda retribusi dan pajak, baru cepat fungsional dan ditegakkan. "Tapi, kalau yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, perda sulit ditegakkan," kelakar pria murah senyum ini. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved