Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

P APBD 2019 Layak Dibahas Komisi dan Fraksi

 
16 Agustus 2019

P APBD 2019 Layak Dibahas Komisi dan Fraksi

Setelah KUA PPAS Perubahan APBD Jawa Timur 2019 disepakati oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Jawa Timur dan dibacakan oleh Gubernur Jatim. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyampaikan Raperda tentang P-APBD Jawa Timur 2019 apakah layak atau tidak untuk dibahas lebih lanjut di Komisi-Komisi dan Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Timur.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto di DPRD Jatim, Kamis (15/8) mengatakan  sesuai Pasal 316 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika perkembangan yang tak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

“Atau karena keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa,” ujar Kodrat politisi asal Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim.

Dari sisi kebijakan pendapatan daerah, kata Kodrat Banggar DPRD Jatim mengingatkan supaya Pemprov Jatim seyogyanya berupaya mulai mencari sumber lain di luar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB dan PBBKB.

Selain itu, optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemprov kepada BUMD dan BUMN-BUMD juga perlu terus didorong. “Kita dukung dan dorong BUMD Jatim bisa benar-benar sehat. Sebaiknya untuk BUMD yang tak sehat sebainya dimerger daripada menjadi beban APBD Jatim,” tegas Kodrat Sunyoto.

Sedangkan khusus menyangkut pendapatan BLUD dan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan dalam jenis pajak daerah, Banggar DPRD Jatim berharap operasional kegiatannya bisa mandiri sehingga kedepan mereka sifatya hanya subsidi dalam penggunaan APBD.

Kemudian dari sisi kebijakan belanja daerah, Banggar DPRD Jatim menilai P-APBD Jatim 2019 diarahkan pada bebrapa fokus belanja yang sifatnya prioritas, penambahan serta penyesuaian pada pos-pos kegiatan SKPD. “Penggunaan dan penempatan belanja daerah hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan azas kewajaran dan kelayakan. Jika perlu dapat dilakukan telaah serta kajian sehingga belanja daerah bisa tepat sasarann dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” pinta Kodrat Politisi asal Dapil Gresik - Lamongan ini.

Dalam perangkaan P-APBD Jatim 2019, Pendapatan Daerah bertambah Rp.1.481.033.936.561,1.Sehingga pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp.33.408.136.668.379,55. Kemudian belanja daerah, kata Kodrat juga mengalami perubahan bertambah Rp.4.465.251.149.083,93. Sehingga belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp.37.985.184.950.119,36.

Melihat asumsi perubahan pendapatan daerah dan belanja daerah sebagaimana tersebut diatas, sehingga mengakibatkan perubahan defisit menjadi sebesar Rp.4.577.048.281.739,81 yang akan ditutup dari pembiayaan netto.

Dari sisi yuridis formal, lanjut Kodrat Sunyoto penyusunan Raperda tentang P-APBD Jatim 2019 telah mengacu pada beberapa landasan hukum. Diantaranya, PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No.21 tahun 2011.

Kemudian Permendagri No.38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2019, dan Nota Kesepakatan No.188/08/NK/013/2019 tentang KUA dan Nota Kesepakatan No.188/09/NK/013/2018 tentang PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019.

“Karena itu Banggar DPRD Jawa Timur berpendapat bahwa Raperda tentang P-APBD Jawa Timur 2019, LAYAK untuk dibahas lebih llanjut oleh komisi-komisi dan fraksi sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Kodrat Sunyoto

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved