Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

AKD Belum Terbentuk, APBD 2020 Jatim Bisa Gagal Gedog 10 November 2019

 
20 September 2019

AKD  Belum Terbentuk, APBD 2020 Jatim Bisa Gagal Gedog 10 November 2019 

Tradisi pengesahan APBD Jatim yang biasanya selalu digedog setiap 10 Nopember, tahun ini diperkirakan akan molor. Alasannya sampai saat ini pembentukan AKD di DPRD Jatim belum bisa dilakukan, sebab dewan masih menunggu pengesahan dari Mentreri Dalam Negeri.

Hadi Dediansyah, Anggota Fraksi Gerindra mengatakan bahwa pembentukan AKD  yang molor ini akan berdampak pada pembahasan APBD 2020.

“Sangat disayangkan agenda agenda penetapan alat kelengkapan yang sudah dijadwal jadi molor terus terusan dan akhirnya mau tidak mau berdampak pada molornya pembahasan APBD 2020. Melihat kondisi yang ada, saya jadi pesmis pengesahannya akan sesuai seperti yang selama ini ditradisikan di tanggal 10 Nopember,” ungkap Hadi Dediansah, Jum’at (20/9/2019).

Jika kemoloran ini terus berlangsung, kata pria asal Surabaya ini, sedang pengesahan dipaksakan maka yang akan terjadi adalah pola kejar tayang, karena mau tidak mau 10 N|opember harus diselesaikan. All out yang akan dilakukan antara ekesekutif dan legislatif, pasti akan memaksa  agar selesai tanggal segitu,“ tambahnya.

Jika dipaksakan, kata Hadi  Ini akan menyebabkan banyak kekurangan kekurangan, karena waktu pembahasan yang pendek. Dedi berharap Pimpinan dewan segera men de yure kan, dengan berupaya agar  mendagri segera SK nya turun dan AKD segera dibentuk. Agar tidak seperti ini dewan mengalami kevakuman panjang,” kata Dedi lagi..

Hadi mengingatkan bahwa anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024 kebanyakan adalah orang orang baru tidak semuanya peninggalan periode lama, bahkan komposisinya lebih besar yang baru, dan mereka kata Dedi bukan orang yang Tidak paham penyusunan APBD ”yang 60% ini bisa jadi akan banyak bertanya dan mendalami  anggaran 2020, sebab yang akan bertanggung jawab dalah periode kami ini. Bukan yang lama. Artinya akan ada perdebatan sengit untuk menyusun APBD  2020, dan saya pesimis akan selesai 10 Nopember 2019,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan  Mathur, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani ini mengatkan bahwa Anggota Dewan periode ini ada yang lama dan ada yang baru. Tentu bagi yang baru harus diakui belum punya refrensi. PRIA ASAL Madura ini mengaku belum punya renfrensi terkait APBD 2020, seperti KUA PPAS , APBD  2019, RPJMD dan LHP BPK tahun 2019.  

“Sebab KUA PPAS saja saya belum tahu, saya mau pelajari dulu. Kalau orang orang lama kan bisa saja mereka memaksa untuk segera disyahkan karena itu sudah jadi kebiasaan lama, tapi saya gak mau itu. Saya mau lihat prioritasnya bagaimana, perimbangan antar OPD  saya mau pelajari APBD 2020, saya mau lihat dulu APBD APBD  sebelumnya.

Sangat sulit bagi kami orang orang baru ini mau menyikapi APBD 2020, kalau tidak punya dasar. Artinya RPJMD nya gubenrur yang sudah ditandatangani saja  saya dengar banyak yang tidak tahu, tidak pegang. Nah kalau ini hanya dipegang oleh segelintir orang saja di dewan, sedang yang lain tidak tahu bagaimana kita mau membahas nya. .Jangan sampai nanti hanya dibanggar yang setuju , lalu itu jadi dasar untuk disahkan, saya akan protes itu. Jangan sampai kemudian pembahasan nya etok etok (pura pura) atau setengah hati .lalu di gedok,” ungkap Mathur.

Menurut Politisi PBB Jatim ini, Kalau mau ideal  tidak harus menafikkan beberapa substansi didalam APBD  “Saya nggak setuju, kalau teman teman mau enak enak an , lalu  mudah bilang setuju lalu disahkan, saya pasti akan protes, Jangan sampai perkiraan saya ketika saya diluar parlemen bahwa antara Eksekutif dan Legislatif terlalu banyak kompromi adalah benar, “pungkasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved