Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Prov. Jatim

 
30 September 2019

Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Prov. Jatim

Unsur pimpinan DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 diambil sumpah jabatan, Senin (30/9) hari ini. Kepastian ini, setelah surat persetujuan dari Kemendagri tentang pengesahan pimpinan DPRD Prov. Jatim periode 2019-2024 akhirnya turun. Pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan langsung kepala Pengadilan Tinggi (PT) di Jawa Timur, kepala Pengadilan Tinggi (PT) di Jawa Timur,  Dr. H. Herri Swantoro, SH. MH.

DPRD Jatim menjadwal rapat paripurna tentang pengucapan sumpah / janji pimpinan DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024.

“Insya Allah kita jadwal Senin (30/9/2019)  paripurna dengan agenda pengucapan sumpah / janji pimpinan DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024," terang Kusnadi.

Kusnadi yang didaulat menjadi Ketua definitif  DPRD Jatim, menyampaikan  surat dari Kemendagri sudah turun. "Sudah tinggal proses pelantikan,” ujar  Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini serius.

Sebagaimana diketahui bersama, lanjut Kusnadi, pimpinan DPRD Jatim terdiri dari lima orang yakni dirinya sendiri sebagai Ketua dari F-PDI Perjuangan, dibantu 4 orang Wakil Ketua yaitu Abdul Halim Iskandar (F-PKB), Anwar Sadad (F-Gerindra), Achmad Iskandar (F-PD) dan Sahat Tua Simanjuntak (F-PG).

Sementara untuk tata tertib, kata Kusnadi kemungkinan besar akan disahkan pada Rabu (2/10) mendatang karena tinggal finalisasi dan konsultasi dengan Depdagri. “Kalau untuk pengesahan Tatib DPRD Jatim kemungkinan kita paripurnakan Rabu depan,” ungkap pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Ia mengakui ada usulan dari beberapa fraksi yang ada di DPRD Prov. Jatim supaya langsung membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) setelah pimpinan DPRD Prov. Jatim dilantik, sehingga tidak perlu menunggu pengesahan Tatib.

“Saya akan membaca dulu nanti surat dari Kemendagri, kalau memang dibolehkan ya bisa saja kita bentuk AKD tanpa harus menunggu pengeesahan Tatib DPRD Prov.  Jatim,” dalih Kusnadi.

Pertimbangan lainnya, ketua-ketua fraksi yang ada di DPRD Prov. Jatim sebenarnya juga sudah mencapai kesepakatan terkait pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan secara proporsional.

Namun pihaknya menyadari bahwa ketua fraksi yang ada itu tidak semuanya menjadi pimpinan partai politik sehingga mereka perlu mengkonsultasikan terlebih dulu kepada pimpinan partainya.

Berdasarkan kabar di lingkungan DPRD Jatim, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim diberikan kepada Fraksi Partai Golkar. Kemudian Ketua Komisi B diberikan kepada Fraksi PKB, Ketua Komisi C diberikan kepada Fraksi Partai Gerindra, Ketua Komisi D diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat dan ketua komisi E diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Komisi akan diprioritaskan kepada Fraksi-fraksi yang tak mendapat jatah ketua komisi baru kemudian sisanya diberikan kepada lima fraksi besar di DPRD Prov. Jatim. Kemudian untuk ketua Badan Kehormatan DPRD Prov. Jatim, tetap seperti dulu yakni diberikan kepada partai pemenang yakni Fraksi PDI Perjuangan.

Terakhir, untuk ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) diberikan kepada Fraksi Gabungan yakni Fraksi Keadilan Bintang Nurani. Namun dikabarkan fraksi gabungan menukarkan dengan jabatan wakil ketua komisi yang menjadi jatah Fraksi Partai Golkar.

Pimpinan sementara, Fauzan Fuadi menyebutkan pengambilan sumpah jabatan akan dilakukan langsung kepala Pengadilan Tinggi (PT) di Jawa Timur.

Sebelumnya Tim penyusun tata tertib (Tatib) DPRD. Pimpinan sementara dalam sidang paripurna, Fauzan Fuadi menjelaskan ada 29 anggota DPRD Jatim yang dilibatkan. Keputusan pembentukan tata tertib sudah berjalan. Sehingga fungsi dan kewenangan dewan Jatim bisa bersinergi dengan Pemprov Jatim.

“Tim ini berasal dari seluruh fraksi di DPRD Prov. Jatim yang telah diberi mandat oleh fraksi masing-masing,” paparnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved