Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar DPRD Jatim Genjot APBD 2020 Tembus Rp. 35,1 Trilyun

 
18 November 2019

Banggar DPRD Jatim Genjot APBD 2020 Tembus Rp. 35,1 Trilyun

Setelah sempat dikritisi sejumlah komisi dan Badan Anggarann (Banggar) DPRD Jatim, pembahasan R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 akhirnya mengalami kenaikan signifikan dibanding Nota Keuangan Gubernur Jatim pada 25 Oktober 2019 lalu.

Berdasarkan laporan Banggar DPRD Jatim terhadap Raperda Jatim tentang APBD Tahun Anggaran 2020,  Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.33.028.697.094.110 dari yang semula ditetapkan sebesar Rp.32.264.239.238.210 atau mengalami kenaikan kisaran Rp.764 jutaan.  

Sedangkan belanja daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp.35.196.609.483.734 dari yang semua hanya ditetapkan sebesar Rp.33.749.139.636.215 atau naik sekitar Rp.1.447 trilyun dibanding nota keuangan Gubernur Jatim. 

"Melihat perangkaan Pendapatann Daerah dan Belanja Daerah, maka APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit aggarann sebesar Rp.2.167.912.389.624 yang akan ditutup dari Pembiayaan Netto," ujar Dra Hj Aida Fitriati, MPd jubir Banggar DPRD Jatim pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (18/11/2019).

Kemudian untuk pembiayaan daerah, lanjut politisi asal Fraksi PKB juga mengalami peningkatan sebesar Rp.2.167.912.389.624 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.2.203.865.389.624 berasal dari perkiraan awal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2019, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.35.935 miliar yang digunakan untuk pembayaran pokok utang. 

"Dengan demikian terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp.2.167.912.389.624 yang merupakan selisih netto antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan," jelas Aida Fitriati. 

Sebagaimana diketahui bersama Silpa dalam nota keuangan gubernur sebelumnya hanya dipatok sebesar Rp.1.484.954.398.005. "Tingginya angka defisit TA 2020 dipengaruhi juga oleh penurunan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Migas, sehingga Pemprov Jatim mau tak mau harus menggunakan estimasi angka silpa tahun 2019  untuk menutupnya," ungkap Aida.    

Di sisi lain, Banggar DPRD Jatim juga menyampaikan beberapa catatan terkait dengan penyusunan Raperda tentang APBD Jatim tahun anggaran 2020. Diantaranya, Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan.

Mencermati obyek potensi pendapatan daerah dari tahun ke tahun rasanya masih itu-itu saja, belum terlihat adanya perubahan yang signifikan. "Untuk itu diharap kepada Pemprov Jatim melalui Gubernur Jatim agar mensupport kepada OPD, khususnya OPD penghasil untuk berinovasi  dan membuat terobosan baru terhadap obyek Pendapatan Daerah," tegasnya.

Sementara itu ketua tim anggaran yang juga sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono menambahkan bahwa adanya tambahakn kenaikan pendapatan dan belanja daerah APBD TA 2020 akan diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur, serta sumber daya air untuk mengatasi persoalan kekeringan.

"Infrastruktur juga mendapat perhatian yang cukup besar karena Pemprov Jatim akan memperkuat dan memperlebar jalan provinsi serta membangun konektivitas antar daerah sehingga dapat memperlancar arus distribusi ekonomi," tambah Heru singkat

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved