Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

APBD Jatim 2020, Dikhawatirkan Berdampak Buruk Pada Kondisi Ekonomi Rakyat

 
12 November 2019

APBD Jatim 2020,  Dikhawatirkan Berdampak Buruk Pada Kondisi Ekonomi Rakyat

3 Komisi di DPRD Jatim kecewa dengan Gubernur Jatim yang mengepras anggaran di wilayah kerja Komisi ini antara 30 - 50 %.

Komisi komisi tersebut adalah Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang ekonomi dan pertanian, dan Komisi D yang membidangi  infrastruktur dan pembangunan serta lingkungan hidup.

Ketua Komisi B Alyadi Mustofa menilai anggaran untuk mitra Komisinya di bidang ekonomi, sebuah perencanaan anggaran yang akan berdampak buruk pada peekeonomian Jatim 2020. Ini karena dinas dinas yang masuk mitra Komisinya banyak yang dikepras bahkan sampai 50 %.

"Gimana tidak mengkhawatirkan, wong anggaran untuk bidang ekonomi, pertanian dan kawan kawan diberi dana cekak. Padahal kan dalam PU fraksi fraksi semua fraksi menyoroti soal anggaran pertanian, tapi kan Gubernur gak ada respon. ya sudah saya bahas apa adanya," kata Alyadi Selasa (12/11/2019).

Alyadi bahkan menyebut sudah mengingatkan Bapedda soal anggaran di komisinya. Namun ternyata progresnya tidak ada. "Ya sudah saya serahkan ke pihak Pahlawan (eksekutif) aja. Anggaran ini menurut saya malah belum menunjukkan anggaran seperti yang disebut saat kampanye pilgub lalu. saya khawatir ini akan semakin membuat grafik ekonomi kita tahun depan turun, ini jelas mengkhawatirkan," kata Politisi PKB ini pesimis.

Tidak berbeda dengan Komisi B,  Wakil Ketua Komisi A  Hadi Dediansyah mengatakan bahwa anggaran mitra komisinya mengalami keprasan yang cukup signifikan, rata rata anggarannya dibawah 100 milyard.

"Karena rata-rata anggaran mitra  Komisi A dibawah 100 miliar. Ada yang 79 Miliar, ada yang cuma 36 miliar.  Padahal di dinas lain bahkan jumlahnya ratusan miliar. Kami berharap jangan sampai ini menimbulkan kecemasan. Saya beraharap ini masih bisa di rombak dan diotak atik Karena Pagu yang sudah dipatok di KUA PPAS adalah perencanaan sementara," kata Politisi Gerindra ini.

Harusnya kinerja di 2019 Menjadi cerminan dan tolak ukur agar kinerja  di 2020 jadi lebih baik. "Maka anggaran 2020 jangan dikurangi harusnya ditingkatkan tentu dengan cara peningkatan anggaran. 

Antara target dan penyeimbang harus Balance. Tapi kan yang terjadi adalah penurunan.  Kita berharap Jangan asal kepras. Harusnya program andalan jadi skala prioritas. Toh anggaran silpa masih banyak.  Sumber sumber lain juga masih banyak.  Dibanding kemampuan APBD 2020 sebesar 33 triliun. Mitra kami hanya dapat 1,6 triliun atau 1% saja, "tandanya.

Setali tiga uang dengan dua komiisi tadi, Komisi D juga bersuara sama. Ketua Komisi D Kuswanto bahkan menyebut Perekonomian di Jatim terancam terganggu ditahun 2020 mendatang. karena Pemprov ternyata mengurangi anggaran disektor infrastruktur. “Kami miris sekali karena Pemprov mengurangi anggaran infrastruktur di tahun 2020 mendatang,” kata Kuswanto.

Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan dari rapat kerja dengan OPD diketahui adanya penurunan yang sangat drastic sebesar 57 persen dibandingkan tahun 2019.”Yang paling menonjol di PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan,”lanjutnya.

Untuk di Dinas Perhubungan Jatim dimana ada amanah di UU pemerintah daerah dimana pengelolaan terminal dari Pemkab/Pemkot di Jatim diamanahkan dikelola oleh Pemprov Jatim. “Kenyataannya tak ada anggaran dari Pemprov untuk mengelola terminal B. Ironis sekali hal ini terjadi,”jelasnya.

Terkait pelabuhan, Pemprov Jatim, kata Kuswanto, Pemprov juga tak menganggarkan untuk sentuhan perbaikan pelabuhan di Jatim.”Kami prihatin sekali,”lanjutnya.

Sedangkan pada pelayanan masyarakat, lanjut Kuswanto juga mengalami penurunan.” Pelayanan masyarakat misalnya mudik gratis dimana tahun 2019 dianggarkan untuk menyewa bus mudik gratis sebanyak 408 bus, namun, ditahun 2020 mendatang hanya dianggarkan 204 bus. Hal ini menunjukkan penurunan pelayanan Pemprov Jatim terhadap masyarakat,”terangnya.

Kuswanto mengungkapkan juga begitu juga tentang mengatasi kekeringan di Jawa Timur. “Ada 556 desa yang mengalami kekeringan permanen yang tersebar di 24 Kabupaten/kota di Jatim disiapkan sumur bor. Namun, sayangnya hanya mengandalkan anggaran dari APBN. Sedangkan yang menggunakan dana APBD Jatim hanya 2 sumur bor saja,” Tandasnya. 

Tiga Komisi ini kini tinggal menunggu Tim anggaran untuk lakukan koreksi intens. Jika tidak ada perubahan, dipastikan kondisi ekonomi Jawa Timur pada level yang perlu kewaspadaan

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved