Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Desak Revisi Perda No.5 Tahun 2017 - Untuk Mendukung Rencana Kerja Tahun 2020

 
18 November 2019

DPRD Jatim Desak Revisi Perda No.5 Tahun 2017 

- Untuk Mendukung Rencana Kerja Tahun 2020  

Dalam rangka mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Jatim dan rencana kerja DPRD Jatim tahun anggaran 2020, Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggoota DPRD Jatim bakal direvisi karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

Usulan revisi Perda No.5 tahun 2017 tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Jatim, Kusnadi pada rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Laporan Rencana Kerja DPRD Jatim Tahun Anggaran 2020, Senin (18/11).

Menurut politisi asal Fraksi PDI Perjuangan, dalam Pasal 38 Perda No.5 tahun 2017 dan Pergub No.54 tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tupoksi DPRD Jatim disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD berupa program.

"Program itu meliputi penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda, peningatan kapasitas dan profesionalisme SDM di lingungann DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan serta program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Jatim," terang Kusnadi.

Frekuensi kegiatan alat kelengkapan DPRD Jatim tahun 2020 terkait dengan kunjungan kerja/studi banding dan oordinasi/konsultasi, lanjut pria yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Jatim sudah dialokasikan dengan baik.

Misalnya, Pimpinan DPRD Jatim dalam menjalankan tugas-tugasya dapat melakukkan konsutasi/koordinasi kepada pemerintah pusat terhadap hal-hal yang bersifat penting (urgent) dan tenttatif atas persetujuan rapat pimpinan DPRD.

Kemudian Banmus dapat melakukan kegiatan koordinasi/konsultasi maupun kunjungan kerja/studi banding sekurang-kurangnya 24 kali ke luar daerah/luar provinsi dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya, Komisi-Komisi juga diberikan alokasi kunker/studi banding maupun koordinasi/konsultasi ke luar daerah/luar provisi sekurang-kurangnya 24 kali dalam satu tahun anggaran dan dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya atas persetujuan pimpinan DPRD.     

Begitu juga dengan Bapem Perda dapat melaksanakan kegiatan kordinasi/konsultasi sekurang-urangnya 24 kali ke luar daerah/luar provinsi, maupun kunjungan kerja ke dalam daerah/dalam provinsi sekurang-kurangnya 8 kali dalam setahun dengan peretujuan pimpinan DPRD Jatim.

"Bapem perda juga dapat melaksanakan kegiatan kegiatan forum komunikasi (Forkom) maupun Focus groupp discusion (FGD) sekurang-kurangnya 5 kali dalam setahun," tambah Kusnadi.

Sedangkan Banggar dapat melaksanakan kegiatan kordinasi/konsultasi maupun kunker/studi banding sekurang-kuragnya 24 kali ke luar daerah/luar provinsi atau ditentukan lain atas persetujuan pimpinan DPRD Jatim.  

    

Kemudian Badan Kehormatan (BK) dapat melakukan kegiatan kordinasi/konsultasi maupun kunker/studi banding sekurang-kurangnya 24 kali ke luar daerah/luar provinsi, dan kunker ke dalam provinsi sekurang-kurangnya 5 kali dalam setahun atas persetujuan pimpinan DPRD Jatim. 

"Alat kelengkapan lainya yang diperlukan seperti Pansus/Panja dapat melakukan kegiatan kunker/studi banding maupun koordinasi/konsutasi sekurag-kurangnya 4 kali ke luar provinsi dan 4 kali ke dalam provinsi atas persetujuan DPRD Jatim," ungkap Kusnadi.

Di samping itu ada juga kunjungan kerja dapil  dalam menjalankan tugas serap aspirasi masyarakat, maka anggota DPRD Jatim dialokasikan sebanyak 2 kali sebulan atas persetujuan pimpinan DPRD Jatim.  

"Pimpinan dan anggota DPRD juga dapat melakukan kunjungan kerja insidentil menghadiri undangan baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan undangan," jelas Ketua DPRD Jatim. 

Sebelummya, anggota komisi A DPRD Jatim, Ahmad Tamim menyatakan perlunya penyesuaian standart harga satuan biaya kunjungan kerja/studi banding bagi anggota DPRD Jatim. Alasannya, jika dibanding dengan provinsi lain yang ada di Pulau Jawa, provinsi Jatiim masih di bawah provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jabar maupun Jateng.

Bahkan, lanjut politisi asal Fraksi PKB, dibanding beberapa kabupaten/kota di Jatim standart harga satuan yang dipakai DPRD Jatim masih kalah. "Tentu kami akan mendukung jika DPRD Jatim mengusulkan revisi Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggoota DPRD Jatim," pungkas mantan Sekretaris PW GP Ansor Jatim.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved