Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Wujudkan Jatim Sejahtera, Sembilan Fraksi Kawal Raperda APBD TA 2020

 
04 November 2019

Wujudkan Jatim Sejahtera, Sembilan Fraksi Kawal Raperda APBD  TA 2020

Sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur mendorong Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk kesejahteraan rakyat. Sembilan fraksi adalah Fraksi PDi Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Keadilan Bintang Nurani.

Kusnadi Ketua DPRD Jawa Timur seusai paripurna, Senin (4/11/2019) menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur lebih cepat dibanding nasional. "Jawa Timur triwulan II tahun 2019 mencapai 5,72 persen (yoy) lebih cepat dibandingkan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy)," terang Kusnadi.

Lanjut Kusnadi, APBD diberikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Prosentase penduduk miskin pada periode September 2018 sampai Maret 2019, mengalami penurunan sebesar 0,48 poin persen, yaitu dari 10,85 persen menjadi 10,37 persen. "Meski sebenarnya sudah melebihi target RPJMD, namun orang miskin di Jawa Timur masih ada 4,11 juta jiwa," kata politisi PDI Perjuangan.

Lanjut Kusnadi proses pembahasan Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Timur TA 2020 melalui pandangan umum (PU) fraksi menjadi upaya ikhtiar eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu,  Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim. Komitmen tersebut mendapat dukungan dari seluruh fraksi di DPRD Jatim.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur  yang kompak ingin mendorong peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bahwa seluruh fraksi memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Menurut dia, peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020  mencapai 35 % dari APBD Provinsi Jatim.

Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, dan juga ada dari APBD kabupaten/kota.

“Kita sudah berkirim surat kepada  bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” terangnya.

Saat ditanya terkait anggaran Madrasah Aliyah (MA), Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu juga menyampaikan bahwa anggaran untuk subsidi SPP MA sudah disampaikan usulannya melalui nota keuangan APBD Tahun Anggaran 2020. Untuk SMA/SMK Negeri semuanya dikaver APBD Provinsi. Kemudian kalau SMA/SMK swasta diberikan subsidi SPP. Sedangkan Madrasah Aliyah swasta subsidi SPP dimasukkan dalam APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, yang saat ini masih tahap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jatim

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved