Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

APBD TA 2020 Sebesar Rp. 35 Triliun Disahkan DPRD Jatim

 
20 Desember 2019

APBD TA 2020 Sebesar Rp. 35 Triliun Disahkan DPRD Jatim

Setelah melalui serangkaian pembahasan yang cukup panjang di Badan Anggaran dan Komisi-komisi, sebanyak sembilan Fraksi di DPRD Jatim akhirnya bisa menerima dan menyetujui R-APBD Jatim tahun anggaran 2020 disahkan menjadi Perda APBD Jatim tahun anggaran 2020.

Persetujuan fraksi-frakssi di DPRD Jatim itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim tentang laporan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2020, Jumat (20/12/2019). Setelah seluruh fraksi setuju, pimpinan rapat paripurna DPRD Jatim Kusnadi pun menawarkan kepada anggota apakah bisa disetujui atau tidak, sontak seluruh anggota DPRD Jatim yang hadir menyatakkan setuju. Struktur perangkaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 meliputi, pendapatan daerah sebesar Rp. 33.028.697.094.110,00. Belanja daerah sebesar Rp. 35.196.609.483.734,00 sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 2.167.912.389.624,00). 

Sedangkan pembiayaan daerah terdiri dari  Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 2.203.865.389.624,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 35.953.000.000,00. Sementara Pembiayaan Netto sebesar Rp. 2.167.912.389.624,00. "Pembiayaan Netto sebesar Rp. 2.167.912.389.624,00 merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran di atas," ujar juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim, H Rofik, SH, MH.

Fraksi PPP, kata Rofik juga mengapresiasi atas peningkatan PAD apada R-APBD Jatim 2020 sebesar Rp.70.476 miliar lebih, dari yang semula hanya Rp.32,264 triliun menjadi Rp.33,028 triliun. "Penambahan PAD tersebut berasal dari Bapenda Jatim melaui sektor BBNKB ebesar Rp.55 miliar, dari hasil pengelolaan kekayaann daerah yang dipisahkan yang berrasall dari kontribusi BUMD atau enyertaann modal sebesar Rp.13,759 miliar dan dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.1,717 miliar," ungkap politisi asal Lumajang.

Di sisi lain, F-PPP DPRD Jatim juga memberikan catatan terkait canna awal penggunaan anggaran atas perkiraan Silpa tahun anggaran 2019 sebesaar Rp.1.519.407.398.500,00 Namun setelah pembahasan berubah menjadi Rp.2.167.912.389.624. "Ini sangatlah fantastis dan ini adalah pendapatan semu bukan berarti tahun 2020 ada peningkatan pendapatan daerah, karena anggaran ini akan dianggarkan kembali dan digunakan menutup defisit anggarann atas belanja daerah tahun 2020," ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim. "Kami menduga, penyerapan dan reaisasi program/kegiatan aggara tahun 2019 beum maksimal. Krena itu kami mendak agar sisa waktu 1,5 bulla ini jajara OP melakukn penyrapan dann reaisasi program/kegiatan yang prioritas khususnya yang erasall dari aspiras masyarakat," tambah jubir F-PPP DPRD Jatim.

Senada, jubir Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, SP.MIB mengatakan bahwa dalam peetpan Perda APBD Jatim TA 2020, pihaknya memberikan sejumlah catatan. Diantaranya, kinerja investasi ada semester I 2010 turun hinngga kisaran 60% dibanding tahun 2018. "Karenanya diprediksi akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah TA 2020. Sehiingga diperlukan antisipasi dalam hal penanaman modal dan pengembangann UMKM untuk menguatkan daya beli masyarakat," kata Pranaya Yudha.

Alokasi pendanaan untuk sebagian besar urusan pemerintahan pada APBD 2020, lanut Yudha juga mengalami peurunan dibanding taun lalu dalam rangkka mendukung kebijakan prioritas sesuai tema RKPD. "Fraksi Partai Golkar sependapat denga komisi B DPRD Jatim, hendaknya sektor perekonomian mendapat perhatian lebih serius guna mmendukung pertumbuhan dan menahan inflasi," ujar anggota Komisi bidang perekonomian DPRD Jatim ini. 

Dukungan anggarann untuk Dishub dan Dinas PU Binamarga berkurang, namun diingatkan perlunya perhatian dukungan untuk kepentingan tertentu, yakni lanjutan pembangunan dan renovasi termina tipe B di 5 daerah, serta penguatan sejumlah pelabuhan laut untuk kelancaran angkutan antar pulau.   "Program hibah jaan daerah (PHJD) daripusat memerukan dana talangan (pre-financing) dari APBD Provinsi, kiranya belum jeas konsepsi Pemprov mendukung program tersebut. Dan batuan untukk udik grats setiap llebaran/tahun baru yang sangat dibutuhkkan masyarakat perlu dilestarikan," harap Pranaya Yudha.

Masih di tempat yang sama, jubir Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono, S.Hut mengatakan pihaknya dapat menyetujui penetapan APBD Jatim TA 2020, namun tetap memberikan catatan demi perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim secara keseluruhan.

Diantara catatan yang diberikan FKBN adalah, proporsi belanja modal sebesar 9,91% masih jauh dibawah amanat Permendagri tentang pedoman penusunan APBD setiap tahunnya, minimal belanja modal proporsinya 295-30% dari total belanja daerah.    

"FKBN berpendapat postur belanja seperti ini "kurang sehat" dan berpotensi kurang produktif. Mestnya belanja modal yang sejatinya untuk kepentingan publik perlu diperbesar sehingga dapat memiliki ruang fiskal yang cukup uas untuk program-program riill masyarakat," tegas Dwi Hari Cahyono

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved