Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

RAPBD Jatim 2020 untuk menjadi perhatian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

 
20 Desember 2019

RAPBD Jatim 2020 untuk menjadi perhatian Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. 

Jubir Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Drs Agus Dono Wibowanto, MHum mengatakan ada beberapa hal yang menarik dari struktur . Diantaranya, terdapat pengurangan alokasi anggaran di OPD bidang pereonmian sekitar 40%. Disampingitu peyerapan anggaran sapai triwulan III 2019 juga masih rendah Bahkan anggarann belanja langsung dalam R-APND 2020 mengalami penurunan hingga 50% dibanding tahun anggaran tahun sebelumnya, sementara anggaran pnyusunan dokumen dalam rangangan anggaran tahun 2020 justru sangat tinggi.

"Kontruksii dan postur R-APD yang demikian memperlihatan paradks kinerja dengan rencana kerja maupun IKU pertumbuhan ekonomi yang hendak diraih, serta slogan efisiensi birokrasi. Potret anggaran ini memantk kesan bahwa orientasi kesejahteran rakyat tapak sekadar utopia secara finansial karena adanya upaya kesejahteraan birokrasi yang lebih diutamakan," tegas Agus Dono.

Menanggapi masukan dari fraksi-fraksi DPRD Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan usai penandatangan pengesahan APBD Jatim TA 2020 menyatakan terima kasih atas masukan-masukan membangun yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Jatim.  

Ia mengakui dalam pembahasan APBD banyak dilakukan penajaman untuk penyesuaian peta penyempurnaan dalam rangka menghadapi kondisi terbatasnya potensi penerimaan daerah utama terjadinya kontraksi fiskal terhadap dampak penurunan dana perimbangan khususnya dari dana bagi hasil bukan pajak yang berasal dari dana bagi hasil minyak bumi yang mengalami kontraksi hampir mencapai Rp.1 triliun 

"Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka implementasi program kegiatan serta OPD yang berfungsi sesuai dengan fungsi pemerintah melalui berbagai kebijakan baik kebijakan alokatif, kebijakan distributif maupun stabilisasi dalam rangka pencapaian target sebagaimana indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada RPJMMD 2019- 2024 dan RKPD tahun 2020," ujar Khofifah.

Perda APBD tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama ini akan dilakukan evaluasi oleh Mendagri. Harapannya evaluasi ini juga  segera selesai sehingga kecepatan belanja agar fungsi government spending segera melakukan fungsi stimulasi kinerja Pembangunan Daerah. 

"Pimpinan dan peserta sidang yang terhormat perkenankan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya sehingga dalam mengemban amanah tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dapat kita laksanakan dengan saling berkoordinasi," pungkas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved