Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perda yang Menghambat Investasi Segera Dihapus

 
02 Desember 2019

Perda yang Menghambat Investasi Segera Dihapus 

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Jawa Timur pada tahun anggaran 2020, akan membatasi usulan rancangan Perda yang dibahas dalam program legislasi daerah (Prolegda). Hal ini sejalan dengan intruksi Presiden RI Joko Widodo yang berharap peraturan daerah yang tidak produktif dan menghambat investasi.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Bapem Perda DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, baru-baru ini. "Yang sudah masuk ke Bapem Perda ada sekitar 12 Raperda, rinciannya 8 usulan eksekutif dan 4 dari inisiatif DPRD Jatim," ujar Politisi asal Fraksi Partai Golkar. Minggu (1/12)

Menurut Sabron, usulan program legislasi daerah (Prolegda) paling tidak harus memenuhi syarat naskah akademis dan latarbelakangnya seperti apa. "Tapi yang paling penting kita akan mengubah dulu Perda No.5 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, baru kita bahas Prolegda 2020," jelasnya.

Diakui Sabron, revisi Perda No.5 tahun 2015 itu dinilai sangat urgent sehingga perlu diprioritaskan. Mengingat, Provinsi Jatim merupakan penyokong utama ketahanan pangan nasional. "Keberpihakan terhadap nasib petani harus lebih nyata. Jika tidak bisa mengancam ketahanan pangan Jatim maupun nasional," dalihnya.

Selain membatasi usulan Prolegda, Bapem Perda DPRD Jatim juga akan memilah dan milah Perda yang sudah tidak produktif dan bisa menghambat investasi untuk segera dihapus.

"Kita tak ingin terlalu banyak membikin Perda tapi tak bisa dijalankan karena tidak ada Pergub sehingga hanya menjadi macan kertas karena tidak ada peraturan pelaksana dan peraturan teknisnya," tambah Sabron.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Akhmad Iskandar ditemui di ruang pimpinan DPRD Jatim, menambahkan, pihaknya juga mendukung jika legislasi DPRD Jatim mengedepankan kualitas daripada kuantiitas. Artinya, Perda yang dibentuk DPRD Jatim haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi solutif persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Jawa Timur.

“Makanya kita di DPRD Jatim harus mulai dewasa dalam berpikir selektif. Jadi benar-benar Perda itu dibuat menjadi solutif, tidak hanya sebagai macam kertas belaka,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim.

Untuk merealisasi kinerja legislasi yang lebih baik, lanjut Iskandar, pihaknya juga meminta kepada ketua DPRD Jatim supaya bagian hukum di sekretariat DPRD Jatim diperkuat. “Jadi paket Perda itu mulai dari persiapan naskah akademis sampai pembahasan lalu menjadi perda, sampai didaftarkan ke lembaran daerah hingga keluarlah Pergub tentang tindak lanjut dari perda tersebut,” pungkas politisi asal Madura

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved