Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Siswa Miskin Perlu Perhatian

 
19 Maret 2013

Suara Indrapura : Minimnya perhatian pemerintah kepada siswa berprestasi khususnya yang berasal dari keluarga miskin memang sangat memprihatinkan. Terbukti dari alokasi anggaran pendidikan yang di plot hingga 50 persen, ternyata hampir 80 persen digunakan untuk belanja langsung pegawai. Akibatnya, anggaran yang dialokasikan untuk membantu pendidikan hanya sekitar 20 persen.

"Apa ini yang dianggap memperhatikan pendidikan. Padahal mereka ini adalah anak bangsa yang nantinya meneruskan perjuangan bangsa maka perlu di perhatikan. Diantaranya dengan menyiapkan bea siswa bagi para siswa berprestasi khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu," tandas Suhandoyo.

Untuk itulah, pria yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) X yang terdiri dari Gresik dan Lamongan mendesak kepada Pemkab untuk memberikan alokasi berlebih dalam APBD-nya bagi anak bangsa yang berpotensi memiliki kemampuan bagus. ‘’Berikan mereka bantuan agar negara ini bisa menjadi maju dan mampu bersaing dengan negara lain," desak politisi asal PDIP Jatim ini.

Soal disparitas wilayah juga menjadi perhatian serius bagi Suhandoyo. Selama ini janji pemerintah untuk menurunkan disparitas wilayah hanya sekedar retorika saja. Buktinya, kehidupan masyarakat beserta pembangunan di pedesaan dengan di perkotaan sangat njomplang dan terjadi kesenjangan sosial. Ini karena Pemkab hanya mendahulukan pembangunan di perkotaan saja, sementara di desa lebih banyak di anak tirikan.

"Padahal kalau mau ditelusuri seluruh kebutuhan orang perkotaan banyak disokong dari hasil pertanian di pedesaan. Seharusnya mereka yang di desa juga mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada jalan dan jembatan," tandas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Apalagi dalam UU lalulintas sangat jelas dari hasil pembayaran pajak sekitar 25 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kenyataannya, Pemprov maupun Pemkab hanya sedikit sekali atau tidak sampai 15 persen dari total dana APBD yang bersumber dari pajak kendaraan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Hal-hal inilah yang perlu diluruskan. Dengan begitu kedepannya sudah tidak ada lagi yang namanya disparitas wilayah. Yang ujung-ujungnya akan terjadi kesenjangan social dan ekonomi yang tentunya berdampak pada urbanisasi tentunya akan merugikan Pemprov maupun Pemkab sendiri," himbaunya. (Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved