Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Khofifah Minta Pansus DPRD Jatim Konsultasi ke Pusat - Terkait Revisi Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim

 
20 Januari 2020

Gubernur Khofifah Minta Pansus DPRD Jatim Konsultasi ke Pusat - Terkait Revisi Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap Pansus DPRD Jawa Timur yang membahas DPRD Jawa Timur tentang perubahan atas Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim
 supaya berhati-hati khususnya menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan orang nomor satu di Pemprov Jatim usai membacakan Pendapat Gubernur Jatim terhadap Raperda inisiatif DPRD Jawa Timur tentang perubahan atas Perda No.5 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Jatim di rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (20/1/2020). 

Menurut Khofifah, perubahan materi raperda yang cukup berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah ada dua. Pertama, perubahan terkait dengan besaan tunjangan perumahan, dan kedua perubahan besaran uang perjalaan dinas.

""Kedua materi perubahan tersebut perlu dilakukan pembahasan secara mendalam, utamanya yang berhubungan dengan perubahan besaran uang perjalanan dinas yang mengalami perubahan cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan konsultasi dan kkordinasi dengan pemerintah pusat," terang mantan Mensos RI ini.

Upaya itu, lanjut Gubernur Khofifah perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian bahwa perubahan yang diajukan DPRD Jatim tersebut sesuai dengan asas kepatutan dan dapat menghindari kemungkinan materi perubahan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan pemerintah pusat pada saat diintakan fasilitasi.

Sementara berdasarkan nota penjelasan Raperda, lanjut Khofifah muatan baru maupun perubahan raperda No.5 tahun 2017 meliputi enam hal. 

Diantaranya, pertama, perubahan waktu reses dari semula 6 hari menjadi  8 hari. Sedangkan untuk daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau masa reses ditambah paling lama 6 hari dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi. 

"Kedua, penambahan fasilitas kegiatan reses berupa pendampingan unsur masyarakat non PNS sebagai pendamping lokal. Ketiga, pembahan dan perubahan besaran tunjangan anggota DPRD,"  jelas Khofifah.

Keempat, perubahan besaran biaya perjalanan dinas. Kelima, perubahan kuantitas pelaksanaan peningkatan kapasitas dan profesiolisme sumber daya manusia. Dan terakhir (keenam), perubahan lainnya yang berkaitan dengan legal drafting.

"Saya dapat memahami mengapa DPRD Jatim mengusulkan perubahan Perda No.5 tahun 2017. Selain untuk menysuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi vertical conflict of norm, juga menyesuaikan dengan bertambahnya jumlah anggota DPRD Jatim dari 100 orang menjadi 120 orang," pungkas Khofifah.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah selaku pimpinan rapat paripurna mengatakan Perda No.5 tahun 2017 itu mengacu pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 PP No.18 tahun 2018 tentan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angota DPRD.

Namun seiring munculnya PP No.12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabpaten/Kota maka untuk menghindari terjadinya vertical conflict of norm, yakni pertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Perda No.5 tahun 2017 perlu dilakukan perubahan. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved