Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi B Temukan Kejanggalan e-RDKK Pupuk Subbsidi Antara Jawa dan Luar Jawa - Kementerian Pertanian Janji Lakukan Validasi Hingga Ubah Permentan

 
12 Februari 2020

Komisi B Temukan Kejanggalan e-RDKK Pupuk Subbsidi Antara Jawa dan Luar Jawa 

-  Kementerian Pertanian Janji Lakukan Validasi Hingga Ubah Permentan 

Silang sengkarut pemberian kuota pupuk subsidi tahun 2020 bagi kelompok petani dari Kementerian Pertanian yang berbasis pada usulan kelompok tani melalui mekanisme Elektronik Rencana Definitif Kebututuhan Kelompok (e-RDKK) mulai  terkuak saat Komisi B DPRD Jatim berkonsultasi ke Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Upaya tersebut dilakukan DPRD Jatim, lantaran sejumlah petani di berbagai daerah di Jatim protes lantaran jatah atau kuota pupuk subsidi yang akan diberikan kepada petani di Jatim turun drastis hingga 55 persen dibanding kuota tahun 2019.                                                           

Wakil ketua DPRD Jatim Hj Anik Maslacah yang turut mendampingi kunjungan Komisi B ke Kementan mengatakan bahwa rombongan DPRD Jatim diterima langsung oleh Plt Dirut Pupuk dan Peptisida Kementan, Rahmanto.

Menurut politisi asal F-PKB, secara nasional kuota pupuk subsidi tahun 2020 hanya berkurang 9,4 persen. Pengurangan itu berdasar usulan Kemenkeu atas rekomendasi BPK dengan pertimbangan luasan lahan dan jumlah petani.

"Tahun 2019 jumlah petani sebanyak 8,4 juta. Sedangkan tahun 2020 berkurang menjadi 7,9 juta. Konsekwensinya, anggaran untuk pupuk subsidi juga harus dipotong tapi tidak sampai mengurangi alokasi pupuk subsidi pada petani," kata Anik Maslachah saat dikonfirmasi via telepon.

Anehnya, lanjut Anik fakta di lapangan justru kuota pupuk subsidi di Pulau Jawa turun drastis. Sedangkan untuk luar Jawa sebagian  justru bertambah atau antara demand dan supplay tak berimbang karena lebih banyak supplay.

"Makanya sempat muncul guyonan dari teman-teman, apa karena menterinya berasal dari luar Jawa sehingga luar Jawa mendapat lebih banyak," kelakar politisi asal Sidoarjo.

Sebagai pembanding, kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Jabar  berkurang 45 persen, Jateng berkurang 24 persen dan Jatim lebih besar lagi berkurang 55 persen.  Data tersebut mengacu Permentan No 1 tahun 2020 tentang alokasi harga pupuk di Indonesia. 

Kejanggalan kuota pupuk subsidi kian transparan, saat Komisi B DPRD Jatim membandingkan data e-RDKK dari Dinas Pertanian Jatim dengan data Kementan.

"Sesuai usulan e-RDKK Jatim per Desember 2019 itu ada 2,9 juta petani. Tapi alokasi RDKK dari Kementan hanya 1,3 juta petani atau berkurang 1,6 juta petani. Ini jelas aka merugikan petani di Jatim," tegas Anik Maslachah. 

Berdasarkan fakta yang berhasil diungkap DPRD Jatim, pihak Kementan akhirnya melunak dan berjanji akan melakukan validasi data e-RDKK bagi Jatim. "Kami juga mendesak Kementan bisa menggeser kuota luar Jawa yang berlebih diberikan kepada kepada Jatim," jelas perempuan berjilbab ini.

Selain itu, pihaknya juga menawarkan solusi jika Kemenkeu tidak mau menambah anggaran subsidi pupuk subsidi maka pemerintah bisa menaikkan sedikit harga pupuk subsidi asal kuota bagi masing-masing wilayah bisa tetap seperti tahun lalu. 

Sementara itu, Rohani Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya menambahkan bahwa surat Gubernur Jatim tanggal 20 Januari 2020 tentang keberadaan cadangan pupuk sebesar 10 persen dimana untuk mendistribusikannya membutuhkan otorisasi dari Kementan, belum ada kepastian karena belum mendapat jawaban dari Kementan.

“Diskresi 10 persen dari total puuk subsidi yang belum teralokasikan memang bisa dialokasikan ke wilayah yang kurangnya banyak. Alokasi tersebut tidak harga paten sehingga masih bisa digeser-geser sesuai dengan kebutuhan wilayah ang sudah masuk dalam e-RDKK," jelas politisi asal Partai Gerindra.

Ia juga menyambut baik Kementan yang mau  mengevaluasi terkait pengurangan pupuk subsidi termasuk merevisi Permentan No 1 Tahun 2020. ”Kalau 10 hari tak kunjung ada revisi kami akan datangi lagi kementerian untuk menagih janjinya. Sebab Jatim yang paling terkena dampak pengurangan kuota pupuk subsidi padahal Jatim menjadi penopang utama lumbung pangan nasional,” pungkas Rohani

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved