Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi D Dorong Pemprov Tingkatkan Potensi Operasional Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo

 
27 Februari 2020

Komisi D Dorong Pemprov Tingkatkan Potensi Operasional Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo

Komisi bidang Pembangunan DPRD Jatim mendorong agar Pemprov Jatim lebih fokus dalam mengembangkan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Pasalnya, pelabuhan yang dikelola oleh anak perusahaan BUMD Jatim itu memiliki potensi besar dan mampu menyumbang PAD bagi kepentingan pembangunan di Jawa Timur.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto kapasitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Tembaga masih terbatas, lantaran peralatan yang dimiliki PT PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) selaku pihak pengelola dermaga tidak mampu memenuhi kebutuhan.

"Dalam sebulan bongkar muat yang mampu dilayani di pelabuhan Tanjung Tembaga baru 40 kapal. Padahal permintaan lebih besar tapi tidak bisa dilayani karena keterbatasan fasilitas yang tersedia," ujar politisi asal Partai Demokrat DPRD Jatim, Rabu (26/2/2020).     

Layanan bongkar muat yang bisa dilayani PT DABN, lanjut Kuswanto hanya kapal-kapal yang memuat bahan dengan sistem curah. Sedangkan untuk kapal yang memuat kontainer belum bisa dilayani karena tidak ada fasilitas pendukung, seperti mesin crain. 

"Potensi atau permintaan sandar kapal bermuatan kontainer sebenarnya cukup besar tapi karena keterbatasan fasilitas sehingga tak bisa dilayani," ungkap politisi asal Banyuwangi.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Perpres No.8/2019 telah mendukung pelabuhan PT DABN di Probolinggo dikembangkan menjadi pelabuhan internasional. "Alasannya dari sisi kedalaman, pelabuhan tersebut memenuhi untuk disandari kapal-kapal besar dan nantinya bisa mengurai kepadatan di pelabuhan Tanjung Perak maupun Teluk Lamong Surabaya," ungkap Kuswanto.   

"Pengembangan pelabuhan di Probolinggo sesuai Pepres No.80/2019 menggunakan sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Makanya kami mendorong supaya fasilitas bongkar muat kontainer bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga secepatnya agar semakin banyak kapal yang bisa sandar dan bongkar muat," jelasnya. 

Kendala tersebut telah dipahami DPRD Jatim dan akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja berikutnya antara Dinas Perhubungan kemudian PT PJU (Petrogras Jatim Utama) sebagai induk perusahaan dari PT DABN yang mengolah pelabuhan di Probolinggo ini. 

"Dalam rapat nanti kita hany menitikberatkan pada operasional yang bisa dimaksimalkan. Mengingat, operasional yang berjalan baru 50 persen dari kapasitas yang tersedia. Sehingga sumbangsih terhadap PAD juga bisa meningkat signifikan nantinya," ungkap Kuswanto.

Sementara untuk pengembangan menjadi pelabuhan internasional itu sudah tertuang dalam Peproes No.80/2019. Bahkan kabar yang diterima DPRD Jatim sudah banyak investor yang siap bekerjasama namun terkendala belum adanya Fisibility Study dan Detail Engeenering Design. 

"Tentu tugas kami hanya mendorong supaya segera terealisasi sebab manfaat yang diterima Jatim juga sangat banyak. Bukan hanya PAD tapi juga dapat memeratakan pembangunan di Jawa Timur," pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved