Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi D : Jembatan Harus Dicek dan Dipelihara Berkala

 
07 Februari 2020

Komisi D : Jembatan Harus Dicek dan Dipelihara Berkala

Kondisi jembatan di Jawa Timur dinilai sangat membutuhkan perhatian dan perawatan terlebih lagi selama ini jembatan timbang kurang berfungsi sehingga tidak ada kontrol tonase kendaraan yang melintas. Karena iti, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar Dinas PU Bina Marga Jatim melakukan pengecekan berkala terhadap Jembatan milik Provinsi Jatim.

Hal ini dilakukan agar kasus jembatan widang di Tuban tidak terulang lagi di jembatan milik Provinsi Jawa Timur

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto usai melakukan pertemuan dengan pihak UPT Dinas PU Bina Marga wilayah Tuban – Bojonegoro di jalan Veteran Tuban, Jumat (7/2/2020). Dia menandaskan bahwa komisi D DPRD Jatim ingin menanyakan bagaimana pihak UPT menjaga dan merawat jembatan tersebut.

Kuswanto menandaskan bahwa ada beberapa jembatan di sepanjang Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban yang jadi kewenangan Provinsi yang membutuhkan perawatan serta pengecekan secara periodik atau minimal 3 – 6 bulan. Dari pengecekan dan perawatan itu diharapkan mampu menjaga kondisi jembatan agar benar terjaga dan kokoh.

Politisi Partai Demokrat ini menandaskan bahwa saat ini jembatan timbang belum berfungsi mengakibatkan kendaraan besar truk yang melebihi muatan tersebut membuat ancaman bagi kerusakan jembatan yang ada di Jatim. “Begitu juga saat banjir jangan sampai kaki jembatan di Jatim tergerus atau patah,” katanya.

Lebih lanjut dia menandaskan, langkah monitoring atau pemantauan kaki jembatan tersebut merupakan langkah awal tindakan preventif, serta meningkatkan kewaspadaan. Dia mewanti wanti jangan sampai kasus ambruknya jebatan Widang terulang.

Kuswanto menegaskan pembatasan truk kelebihan muatan atau Over Dimensi Over Loud (ODOL) telah diatur UU Lalu Lintas dan Angkutan Barang nomor 22 tahun 2009. Sayangnya, penerapannya belum maksimal.

“Kami meminta kepada UPT dinas Bina Marga Jatim untuk menggunakan dan memanfaatkan anggarannya dengan baik. Sehingga di akhir semester atau akhir tahun tidak silpa lagi,” katanya.

Dengan demikian Anggaran 2020 bisa terserap semua khususnya untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Dia juga berharap tidak ada pengurangan anggaran pada tahun berikutnya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved