Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Minta Ada Pengawasan Ketat dalam Pembagian Dana Rp2.384 triliun untuk Sembako dan Uang Tunai

 
07 April 2020

Dewan Minta Ada Pengawasan Ketat dalam Pembagian Dana Rp. 2.384 triliun untuk Sembako dan Uang Tunai

Janji Gubernur Jatim, Khofifah Indar Patawansyah ysng akan membagikan sembako dan uang tunai dengan total nilai Rp2.384 triliun dari APBD Jatim untuk refocusing dan realokasi kepada mssyarakat akibat dampsk meluasnya penyebsran virus covid 19 memang harus diavungi jempol. Namun demikian dalam pembagiannys harus dikawal dan diawasi secara ketat di lapangan agar tidak salah sasaran.

Anggota FPAN Jatim, M Khulaim menegaskan jangan sampai niat baik ini tercoreng dengan perilaku oknum nakal dalam pemberiannya ke masyarakat Jatim. Hal ini penting, karena anggaran Rp. 2.384 triliun berasal dari rakyat, tentunya juga harus  dinikmati oleh rakyat pula  baik berupa bantuan sembako dan uang tunai dari Pemprov Jatim selams pendemi virus covif-19. Untuk itu perlu pengawasan yang ketat dari wakil rakyat agar tidak salah sasaran.

"Jangan sampai niat baik ini tercoreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tentunya akan merugikan masyarakat ditengah pendemi virus covid-19 ini,"!papar pria yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, Senin (6/4/2020).

Ditambahkannya, dalam kondisi ini mereka yang terdampak besar adalah para pelaku ekonomi khususnya para Usaha Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada gubernur bisa membeli sembako kepada para petani  atau membeli produk masker dan alat pelundung berupa pakaian tenaga medis dari beberapa produk UMKM. “

Artinya sekali mendayung, dua tiga pulau terlsmpaui,"ungkapnya.

Seperti diketahui Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengakui atas permintaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu,  dalam rangka pengendalian Covid-19 sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak,  dibutuhkan  dana sekitar Rp 2,384 triliun. 

Meski demikian, DPRD Jatim pun perlu mendapat data dari Gubernur mengingat dana sebesar itu digunakan untuk kegiatan apa saja. “Apakah untuk penanganan Covid-19 seluruhnya atau sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat terdampak ini,” katanya.

“Kalau memang sampai pada recovery ekonomi ini skenarionya bagaimana. Jadi kita perlu tahu tentang rencana kerja. Kita juga perlu tahu efektivitas dari rencana kerja itu. Jadi kita tahu, kita ini mau apa,” tambah Kusnadi.

Apapun itu, tambahnya, DPRD Jatim ini adalah sebagai unsur kepemerintahan. Terkait recovery ekonomi ini, seberapa jauh pihaknya bisa terlibat. “Bukan untuk eksekusi, tapi setidaknya kita bisa mempengaruhi kebijakan,” imbuhnya.

Kusnadi kembali menegaskan bahwa, pihaknya sama sekali belum tahu dana sebesar itu untuk apa saja. “Yang kita tahu itu bahwa dibutuhkan dana mendahului PAK untuk pengendalian Covid-19, itu saja yang kita tahu,” jelasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved