Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPj Gubernur Akan Panggil Sekdaprov Jatim

 
14 April 2020

Pansus LKPj Gubernur Akan Panggil Sekdaprov Jatim

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim meragukan kevalidan data yang disampaikan di Paripurna.

Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim, Rohani Siswanto mengaku dirinya akan memanggil Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono untuk mengklarifikasi beberapa temuan data dalam laporan LKPj yang disampaikan ke DPRD Jatim. Dengan begitu, pansus bisa melakukan pendalaman kevalidan data LKPj.

"Pansus menyepakati untuk memanggil Sekda dan tim anggaran eksekutif," kata Rohani Siswanto, dikonfirmasi, Selasa 14 April 2020.

Rohani mengaku untuk memvalidasi, dirinya akan menyandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan begitu, data LKPj yang disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bisa dievaluasi.

"Kita akan mengundang BPS untuk memvalidasi data dari Pemprov yang dibacakan Gubernur," kata politisi asal Partai Gerindra tersebut.

Anggota Komisi B DPRD Jatim menyebut data diragukan karena LKPj 2019 hanya menyajikan data rentang waktu antara bulan bulan Maret sampai september 2019 saja. Artinya data tersebut tidak utuh satu tahun, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah digedok dalam APBD 2019.

"Beberapa hal perlu dilakukan pendalaman misalnya data data komparasi tidak menunjukkan keseluruhan. Misalkan data yang disajikan antara maret sampai september, padahal kalau bicara tahun anggaran ya Januari sampai Desember," terangnya.

Tak hanya itu saja, data yang diragukan juga terkait parameter indeks kesalehan sosial yang disampaikan Pemprov Jatim. Padahal ukuran kesalehan seseorang yang mengetahui hanya tujan dan sulit diukur secara kuantitatif. Dengan begitu, harus diklarifikasi kepada BPS Jatim mengenai parameter untuk mengukur hal itu.

"Yang kedua indek kesolehan sosial metodologinya seperti apa, karena ini kan indikatornya kualitatif bukan kuantitatif," terangnya.

Selain itu, data penurunan kemiskinan yang dibacakan dalam LKPJ 2019 juga diragukan. Mengingat data penurunan kemiskinan hanya lima bulan bukan satu tahun.

"Kalau misalnya yang dibandingkan satu tahun dengan lima bulan, kan ini tidak membandingkan secara keseluruhan. Ini yang mau kita pertajam, kalau 2018 dibandingkan 12 bulan dan 2019 dibandingkan 5 bulan apa bisa dijadikan komparasi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengklaim angka kemiskinan menurun. Hal itu tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2019 yang disampaikan dalam paripurna bersama DPRD Jatim.

Khofifah mengungkapkan bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur , dimana selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 70,27 (tahun 2017); 70,77 (tahun 2018), dan terus meningkat mencapai 71,50 pada tahun 2019. 

“Yang membanggakan, capaian tahun 2019 tumbuh sebesar 1,03 persen, tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan pada tujuh tahun terakhir (2013-2019) sebesar 0,99 persen,” tuturnya. 

Dalam hal presentase penduduk miskin, per September 2019 presentase penduduk miskin sebesar 10,20 persen, atau menurun sebesar 0,65 persen point dibanding September 2018 sebesar 10,85 persen. Maka secara absolut jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada September 2019 sebesar 4.056.000 jiwa, menurun sebesar 236,15 ribu jiwa dibanding September 2018 sebesar 4.292.150 jiwa. 

“Penurunan penduduk miskin tahun 2019 ini adalah terbesar sejak tahun 2013, serta memberikan kontribusi sebesar 26,57 persen terhadap penurunan jumlah penduduk miskin secara nasional,” pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved