Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Beri Kewenangan Dinas Kesehatan

 
16 Maret 2020

Beri Kewenangan Dinas Kesehatan

Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan bahwa  dinas kesehatan dalam pelaksanaan Perda  memiliki kewenangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disampaikan Sri Untari, penyelenggaraan perlindungan terhadap obat tradisional, Dinas Kesehatan berwenang untuk menerbitkan izin UKOT melalui OSS (online single submission) untuk dan atas nama Gubernur Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

"Selain itu, Dinas Kesehatan juga berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap obat tradisional," kata politisi perempuan asal Kota Malang ini serius, Senin (16/3/2020).

Ia menambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan, mengatur mengenai pelayanan kesehatan tradisional, sediaan farmasi obat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

"Dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinggi, maka pembentukan Raperda tentang Perlindungan terhadap Obat Tradisional ini menjadi sangat urgen dalam rangka implementasi dan optimalisasi pelayanan kesehatan tradisional, pemenuhan sediaan farmasi obat tradisional dan jaminan kompetensi tenaga kesehatan tradisional yang profesional," lanjut Untari.

Selain itu, raperda ini dimaksudkan untuk melindungi kekayaan sumber daya tanaman obat dan obat tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Timur dari penggunaan secara tanpa hak atau tidak sah, terutama penggunaan oleh pihak asing (misappropriation).

" Oleh sebab itu, ruang lingkup perlindungan terhadap obat tradisional yang diatur dalam raperda ini meliputi dokumentasi dan database, pengembangan bahan baku, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, pendaftaran obat tradisonal," tutur dia

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved