Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPJ Jatim Ajak Hearing Bagian Hukum dan Pemerintahan

 
20 April 2020

Pansus LKPJ Jatim  Ajak  Hearing  Bagian Hukum dan Pemerintahan

Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun 2019, memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pemerintahan dan hukum Pemprov Jawa Timur, Senin (20/4). Setidaknya ada sekitar 12 OPD hadir dalam pembahasan pansus LKPJ diruang paripurna.

Nampak Hadir dalam rapat RPJMD antara lain, Bakorwil Madiun, Bakorwil Pamekasan, Bakorwil Bojonegoro, Bakorwil Malang, Bakorwil Kediri, Biro ADM Pemerintahan dan OTODA Setda Provinsi Jatim, Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur,  Bakorwil Jember.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun 2019, Rohani Siswanto menyampaikan banyak catatan yang disampaikan, diantaranya sejauh mana bantuan hukum yang diberikan, kekurangan tenaga di ekspektorat, dan sejumlah kebutuhan lainnya. "Semangatnya adalah capaian kinerja yang dilakukan indikatornya harus jelas dari mana," Ujarnya

Politisi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur ini, berharap agar kinerja Gubernur mendatang berkesinambungan, pihaknya mendorong  agar rekomendasi tercatat dan rekomendasi bersama.  Dia menyebutkan problemnya ada kebuntuhan, karena LKPJ tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Karena awal dari pemerintahan gubernur yang baru. "Kita tidak hanya mengacu pada RPJMD, tetapi juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pansus berharap program pembangunan berkesinambungan," lanjutnya

Rohani yang juga Anggota Komisi B (perekonomian) DPRD Jawa Timur menambahkan, pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun 2019 DPRD Jawa Timur akan dipercepat. Rohani beralasan kondisi pandemi Corona mendorong agar pembahasan tidak terganggu. Ia menyampaikan pembahasan tidak didahului kebijakan PSBB yang dilakukan Pemprov Jatim bersama Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah, mengatakan pendapatan daerah Pemprov Jatim sebesar Rp 33,42 triliun terealisasi 100,08 persen atau sebesar Rp 33,45 triliun. Lalu, belanja daerah yang direalisasikan sebesar Rp 34 triliun atau sebesar 89,48 persen dari rencana sebesar Rp 38 triliun.  “Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 19,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 17,94 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 186,39 miliar," urai Khofifah dalam rapat Paripurna

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved