Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Verifikasi Jamkesmas Amburadul, Orang Kaya, Orang Meninggal, PNS Masuk Data

 
15 Maret 2013

Suara Indrapura : Komisi E DPRD Jatim, mengaku khawatir dengan amburadulnya verifikasi data Jamkesda ke Jamkesmas bakal tidak tuntas akan menganggu pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Jawa Timur. Upaya Pemprov Jatim melakukan perubahan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) masih amburadul.

Buktinya verifikasi kartu Jamkesmas yang dilakukan Dinkes Jatim hingga saat ini masih belum tuntas dan amburadul. Termasuk ditemukannya 1.614 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12.197 orang kaya menikmati jaminan kesehatan dari pemerintah. Padahal masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dan lebih berhak menerimanya.

Ahmad Jabir, Anggota Komisi E DPRD Jatim mengaku sangat prihatin dengan amburadulnya data terkait verifikasi data yang dilakukan lembaga pemerintah."Jamkesma bukan diarahkan pada  PNS dan masyarakat mampu.  Akan tetapi kebutuhan jamkesma untuk masyarakat miskin. Lalu bagaimana verifikasi data di awal pelaksanaan program Jamkesmas ini dilakukan sangat amburadul," tegas Jabir, Kamis (14/3).

Bahkan kacau dan amburadulnya database Pemerintah Provinsi, menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Pemprov Jatim masih sangat jauh dari ideal. "Seharusnya ada integrasi data dari pihak Badan Kepegawaian Daerah ataupun pusat dengan data calon penerima Jamkesmas atau bahkan Jamkesda guna mengeleminasi mereka yang tidak berhak menerima kartu Jamkesmas atau Jamkesda," kata Jabir.

Ketidakoptimalan verifikasi awal data penerima Jamkesmas, lanjut Jabir  juga ditunjukkan dengan masih besarnya masyarakat mampu yang masuk dalam basis data penerima Jamkesmas. Mengetahui ada banyak PNS yang memiliki kartu Jamkesmas, Sekdaprop  Rasiyo langsung meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim segera menariknya, dan menggantikannya kepada masyarakat non PNS yang tidak mampu. Karena memang, PNS tidak boleh menerima kartu jaminan kesehatan itu. Mungkin ada beberapa alasan kenapa PNS itu memiliki kartu Jamkesmas. Seperti, sebelum orang itu jadi PNS telah menerima kartu Jamkesmas karena miskin. Tapi penjelasan Sekdaprov tersebut malah menurut Jabir  memancing pertanyaan baru.

"Apa sebanyak 1.614 PNS tersebut bisa memiliki kartu Jamkesmas karena sebelum jadi PNS semuanya miskin," urai dia

Tak hanya itu, data penerima kartu Jamkesmas yang amburadul juga terjadi di beberapa pihak. Seperti orang yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan kartu Jamkesmas sebanyak 73.960 orang, kartu dobel sebanyak 11.919, pindah alamat 34.300 kartu, kartu ada tetapi data basenya tak ada sebanyak 11.143, kartu ada tapi orangnya tak ada sebanyak 11.236, dan kartu rusak sebanyak 46.785. Amburadulnya database Jamkesda ke Jamkesmas, menurut mantan Anggota DPRD Kota Surabaya ini, merupakan bentuk penyimpangan. “Karena PNS dan orang kaya dilarang memiliki kartu Jamkesmas,” tandas dia.

Untuk itu, Jabir bukan hanya mendesak Dinas Kesehatan Pemprov Jatim menariknya. Namun, juga harus melakukan audit data dengan menggantikan pada masyarakat yang lebih berhak. Untuk itu, dalam waktu dekat ini komisi E DPRD Jawa Timur akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan terkait amburadul dan penyimpangan pendistribusian kartu jamkesmas.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) Jamkesmas DPR RI, Soepriyatno membenarkan adanya penyimpangan pendistribusian kartu Jamkesmas. Menurutnya, data di BPS (Badan Pusat Statistik) dan di TNP2K (Tim Nasional Penanganan Pengentasan Kemiskinan) yang selama ini dijadikan patokan untuk pendistribusian kartu jamkesmas diverifikasi ulang di Jawa Timur.

“Hasilnya ada penyimpangan-penyimpangan seperti itu,” ungkapnya. Lebih lanjut politisi yang juga Anggota Komisi IX DPR RI ini kemudian juga mempertanyakan terkait pendistribusian kartu jamkesmas di provinsi yang lain. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan di propvnsi yang lain juga terjadi hal yang sama. “Kalau pendistribusian kartu jamkesmas di Jatim tidak tepat sasaran, bukan tidak mungkin di provinsi yang lain juga terjadi pendistribusian yang tidak tepat sasaran,” jelasnya. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved