Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019 Disetujui

 
11 Mei 2020

LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019 Disetujui

Seluruh Fraksi di DPRD Jatim akhirnya dapat menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Perda DPRD Jatim. Persetujuan itu disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Senin (11/5).

Meski menerima dan setuju, namun sejumlah fraksi di DPRD Jatim juga memberikan sejumlah catatan penting. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Deni Wicaksono mengatakan pihaknya merekomendasikan agar pemerintah provinsi Jatim memberi prioritas perhatian pada pertumbuhan ekonomi di sektor kerakyatan khususnya pertanian dengan mekanisme pertanian, implementasi agribisnis hulu hilir, penerapan manajemen tanaman sehat, serta memperluas pemberian asuransi usaha tani padi (AUTP) bagi lahan petani yang mengalami puso akibat kekeringan.

“Selain itu mendorong usaha primer pada pedesaan. Terkait lahan pertanian kami mendorong optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2LB) untuk mempertahankan luasan lahan pertanian,” katanya.

Selain itu, lanjut Deni perlu ada tindakan khusus untuk mengatasi tingginya persentase penduduk miskin di Jatim. Menurutnya perlu adanya evaluasi secara komprehensif dan integratif pada empat klaster program penanggulangan kemiskinan yaitu program Bansos terpadu, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program pro rakyat lainnya. “Perlu ada sinergi dan integrasi antar program,” tuturnya.

Untuk pengangguran terbuka, Deni mengatakan agar segera dilakukan optimalisasi pelatihan kerja di 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Jatim. Menurutnya juga perlu ditambahkan BLK untuk daerah yang penganggurannya tinggi.  “Investasi pembangunan industri juga diperlukan untuk daerah yang penganggurannya tinggi tersebut,” katanya.

Sementara itu Fraksi PKB DPRD Jatim melalui juru bicaranya H Amir Aslichin merekomendasikan agar struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara lebih terperinci dan konprehensif dengan tetap berpedoman pada PP No.13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “FPKB berharap Pemprov Jatim merevitaliasi sektor primer. Yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumllah besar,” jelasnya.

Desain pembangunan di Jatim juga dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurnakan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral. Bagi FPKB, aspek spasial dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan di daerah serta kesenjangan antar daerah.

“FPKB juga meminta agar pemprov lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah kepulauan, terutama di kepulauan Madura. Termasuk juga perhatian kepada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) yang saat ini proses pembangunannya relatif stagnan,” ujarnya.

Khusus menghadapi covid-19, FPKB meminta Pemprov Jatim benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekontruksi sosial ekonomi paska pandemi Covid-19 selesai. Menurutnya dalam masa kontigensi fase rehabilitasi dan rekontruksi tersebut, struktur APBD Jatim tahun 2021 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya. “Karena ini sangat krusial namun seringkali terabaikan,” Lanjutnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved