Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raih WTP, Bukti Dewan dan Pemprov Jatim Saling Bersinergi

 
18 Juni 2020

Raih WTP, Bukti Dewan dan Pemprov Jatim Saling Bersinergi

Kembali, untuk ke sembilan kali ini Pemprov Jatim mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam lsporan keuangannya. Itu artinya DPRD Jatim dan Pemprov Jatim selama ini mampu bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di masyarakat selain dalam pengelolaan keuangan.

Ketua Fraksi Nasdem Jatim, Muzamil menegaskan jika penilaian yang dilakukan oleh BPK saat ini adalah Laporan APBD 2019. Dan dasar itu sudah diletakan oleh Soekarwo msnran Gubernur Jatim dan saat ini dilanjutkan oleh Khofifah Indar Parawansyah.

"Saya akui untuk mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Tapi apapun yang terjadi tak luput dari usaha  Pakde Karwo sebagai manran Gubernur Jatim yang kemudian diteruskan oleh Bu Khofifah. Dan yang terpenting perolehan WTP ini sebagai bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jatim, "tegas pria yang juga anggota Komisi A ini, Kamis (18/6/2020).

Bahkan soal pengelolaan anggaran, senyanta terbuka. Hal ini dapat diketahui dengan tidak ditemukannya penyelewengan anggaran dalam lapiran BPK sebagaimana tang dirilisnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Jatim Kusnadi menjelaskan terkait tiga catatan oleh BPK, diantaranya BOS dan daba hibah. Menurut politisi asal PDIP ini jika dana BOS menjadi catatan lembaga dewan. Karena memang dana BOS tidak masuk dalam APBD, namun langsung ke sekolah penerima BOS. " Harus ada regulasi yang mengatur itu, sehingga tidak masuk dalam catatan di APBD," terang Kusnadi.

Ditambahkannya jika dana sosial juga menjadi catatan LHP BPK-RI. Menurut dia dana bansos tersebut akan dikawal sampai ke kebutuhan masyarakat. "Ada tambahan pengesahan dari bendahara negara, selama ini memang belum. Ini diharapkan kedepan bisa dilakukan lebih baik," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agus Setyono menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKDP) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

"Masih ditemukan kelemahan atas LKPD TA 2019. Seperti Pemprov Jatim belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima organisasi perangkat daerah (OPD)," tegas Joko Agus Setyono.

Selain itu, BPK RI menindak lanjuti temuan dana BOS tahun 2018 dari Dinas Pendidikan Pemprov Jatim. Sehingga terjadi permasalahan berulang di tahun 2019. "Masih ditemukan masalah berulang di dana BOS," tandas dia.

Termasuk BPK RI menemukan pemanfaatan fasilitas pelabuhan Probolinggo milik Dinas Perhubungan oleh Delta Artha Bahari Nusantara tidak prosedur. "BPK mendorong Pemprov Jatim untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK tahun sebelumnya," terang dia

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved