Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Mathur Husyairi : BUMD Jatim Bukan Tempat Balas Jasa dan Bagi-Bagi Jabatan - Saatnya Gubernur Beber Strategi Pengembangan Sumber PAD diluar PKB, BBNKB, BBKB dan Pajak Rokok

 
08 Juli 2020

Mathur Husyairi : BUMD Jatim Bukan Tempat Balas Jasa dan Bagi-Bagi Jabatan

- Saatnya Gubernur Beber Strategi Pengembangan Sumber PAD diluar PKB, BBNKB, BBKB dan Pajak Rokok  

Ujian pandemi covid-19 nampaknya memaksa seluruh pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan covid-19. Dampaknya, proses pembangunan terancam stagnan akibat minimnya anggaran untuk pembiayaan pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat karena sudah tersedot untuk urusan Covid-19 yang tak bisa diprediksi kapan akan berakhir.

Kondisi tersebut memacu daerah untuk lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar proses pembangunan bisa tetap berjalan. Terlebih,  pada akhir 2019 lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memiliki program Nawa Bhakti Satya yang dijabarkan dalam RPJMD Jatim melalui pembangunan konektivitas antar kawasan di Jawa Timur.

Bahkan visi dan misi besar gubernur perrempuan pertama di Jawa Timur itu berhasil disinergikan dengan program strategis nasional (PSN) hingga munculnya Perpres No.80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta kawasan  selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

"Misi besar itu hanya akan menjadi mimpi yang tak kunjung terealisasi jika Pemprov Jatim tidak lebih kreatif mencari sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan mulai sekarang," kata Mathur Husyairi anggota DPRD Jatim dari Fraksi Keadilan Bintang Nurani, Rabu (8/7/2020). 

Menurut politisi asal PBB, berdasarkan data tentang PAD sebesar Rp.  19.327.125.485.405,93 menunjukkan bahwa  kontribusi terbesar disumbangkan oleh Pajak-Pajak terkait Kendaraan bermotor antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 6.890.439.193.872,00 ; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 4.232.540.305.900,00 ; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sebesar Rp. 2.374.099.329.438,00. 

Pendapatan lain yang berkontribusi besar adalah Pajak Rokok sebesar Rp . 1.992.207.318.173,00 serta pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dimana yang terbesar dari Rumah Sakit. "Tapi untuk pendapatan BLUD dari Rumah Sakit apabila di belanja hampir keseluruhan dimasukkan kembali ke masing-masing Rumah Sakit. Sedangkan BLUD di luar Rumah Sakit belum memberikan hasil yang signifikan," ungkap Mathur.

Karenanya, perlu menjadi pemikiran bersama apabila PAD hanya mengandalkan pada sektor PKB dan Pajak Rokok, apakah akan seterusnya sektor tersebut yang akan menjadi tumpuan PAD. Padahal untuk sektor yang telah mendapatkan kucuran investasi langsung dari APBD seperti BUMD maupun BLUD diluar Rumah Sakit belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. 

"Kami meminta ada paparan detail dari Pemprov Jatim tentang strategi pengembangan sumber-sumber PAD yang strategis diluar yang saat ini, untuk kepentingan dimasa-masa yang akan datang sesuai perkembangan," harap politisi asal Madura.

Secara khusus, lanjut Mathur pada kontribusi dari deviden BUMD milik Pemprov Jatim terhadap PAD Jatim yang menunjukkan belum ada peningkatan signifikan terutama di PT. Jamkrida Jatim, PT. Jatim Graha Utama, PD Air Bersih, dan PT. Panca Wira Usaha dibandingkan dari penyertaan modal serta aset yang telah dikelola oleh BUMD-BUMD tersebut. 

Ia meminta ada penjelasan lebih detail tentang kondisi yang sebenarnya dan langkah-langkah konkrit dari Pemprov Jatim untuk melakukan perbaikan maupun langkah profesional. "BUMD harusnya bisa lebih ditingkatkan kinerjanya lewat penataan direksi dan komisaris yang kompeten dan profesional termasuk jumlah anggota komiaris perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil, bukan untuk balas jasa dan bagi-bagi jabatan," sindir anggota Komisi E DPRD Jatim.

Di sisi lain, kata Mathur kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan  Pemprov Jatim masih sangat terlihat bahwa sebagian besar orientasinya adalah sekedar penyerapan anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dengan hanya mereplikasi dari anggaran tahun sebelumnya. 

"Hal tersebut menjadikan OPD lebih terkesan menjadi Pelaksana Kegiatan dibandingkan sebagai Pelayan Publik karena output dan outcome dari kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan kepentingan publik di Jatim," tegasnya. 

Pihaknya juga ingin menyoroti tentang gagasan besar Big Data, sebagai desain besar untuk meningkatkan transparansi maupun memberikan informasi dan pelayanan yang secara langsung bermanfaat bagi masyarakat Jatim. Tetapi berdasarkan perkembangannya berbagai inovasi sistem informasi yang dikembangkan OPD masih berorientasi untuk konsumsi internal serta belum mampu untuk memberikan informasi dan layanan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. 

"Saya apresiasi bahwa OPD yang sudah bisa memberikan perkembangan layanan tersebut adalah Dispenda Provinsi Jawa Timur, yang harapannya secara nyata diikuti OPD-OPD lain," pungkas Mathur Husyaiiri

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved