Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dana Pilgub Belum Cair, Komisi A Panggil KPU dan Pemprov Jatim

 
13 Maret 2013

Suara Indrapura : Komisi A menolak  jika dewan menghambat pencairan dana Pilgub Jatim sebesar Rp 586 miliar. Hasil pertemuan antara Komisi A dan Pemprov Jatim melalui Biro Administrasi dan Keuangan Daerah (BAKD), telah terjadi kesepakatan untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan KPU Jatim terkait pilgub yang dilakukan secara bertahap.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Kusnadi menegaskan tidak benar jika dewan menghambat pencairan dan pilgub Jatim. Sebaliknya, dewan meminta Pemprov mencairkan dana yang dibutuhkan KPU Jatim terkait pilgub. Apalagi Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur keuangan untuk KPU sudah ditanda tangani oleh Gubernur, yang berarti pencairan anggaran sudah dapat dilakukan.

“Jujur saya sempat kaget ketika ada berita KPU Jatim ngutang dana APBN untuk keperluan operasional. Padahal dalam pertemuan dengan KPU, Pemprov Jatim dan Komisi E disepakati agar BAKD segera mencairkan anggaran KPU namun dengan catatan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan,” tandas Kusnadi saat diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Minggu (10/3).

Pihaknya akan segera memanggil Pemprov Jatim dalam hal ini BKAD dan KPU Jatim jika di lapangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti belum cairnya anggaran pilgub. “Kami akan bersama-sama mereka untuk membicarakan masalah tertudanya pencairan dana pilgub. Mengingat sampai detik ini kami di dewan tak ingin ada kejadian apa-apa yang bisa menghambat proses demokrasi yaitu Pilgub Jatim,” tutur Kusnadi.

Politikus asal PDIP Jatim ini juga menambahkan bahwa perlu dilakukan pembahasan kembali mengenai perbedaan honor antara panwascam dan PPK. Meski sudah diatur soal honor kedua pelaksana pemilukada tersebut. “Kalau memang perbedaan honor itu dirasa meresahkan dilapangan, maka perlu ada pembahasan lagi. Intinya silahkan KPU membuat tambahan asalkan sesuai dengan aturan tentunya sebelumnya harus dilakukan perbaikan RAB (Rancangan Anggran Belanja) oleh KPU Jatim,” papar kusnadi.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengaku heran terkait dengan anggaran KPU yang belum dicairkan. Oleh karena itu, pihaknya meminta pada Pemprov Jatim untuk segera mencairkan anggaran KPU. “Anggaran tersebut sudah mendapatkan persetujuan sehingga tidak ada masalah lagi dan tidak ada alasan lagi, itu harus dicairkan segera,” kata Sabron.

Pihaknya mengungkapkan, pencairan anggaran KPU yang cepat akan mempengaruhi kinerja KPU. Bisa dipastikan semua kegiatan dan program KPU bisa berjalan dengan lancar ketika semua anggaran sudah keluar.

Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad mengungkapkan untuk seleksi penerimaan PPK (petugas pemilihan kecamatan) dan PPS (Panitia pemungutan suara) pun pihaknya terpaksa berutang dulu. ”Menggunakan anggaran dari APBN dulu. Nanti setelah cair baru diganti,” tuturnya.

Andry mengatakan, perbedaan honor antara panwascam dan PPK merupakan salah satu yang menjadi penyebab hambatan. Ketua Panwascam berhonor Rp 1,5 juta dengan anggotanya berhonor Rp 1,2 juta, sementara PPK hanya berhonor Rp 1,1 juta dan anggotanya Rp 800 ribu.

Menurutnya, perbedaan tersebut terjadi karena tim anggaran dari Pemprov tak membuat metric perbandingan. “Memang terlihat sepele, namun kami khawatir nantinya dilapangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi timbulnya iri hati antara anggota PPK dan panwascam,  maka perlu adanya penyamaan honor. “Memang spekulatif, tapi kami antisipasi saja. Makanya kami mengajukan agar honor keduanya disamakan. Karena toh, dua-duanya adalah penyelenggara pemilukada,” jelasnya.

Hal inilah yang kemudian membuat pengucuran dan pilgub terhambat. Pasalnya, akan ada penambahan sekitar Rp 10 miliar. “Globalnya, dari total anggaran pilgub yang semula Rp576 miliar untuk KPU,menjadi Rp586 miliar. Ini merupakan akumulasi dari semua,” terangnya.(Ajeng).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved