Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Rencana DPRD Jatim : Bentuk Pansus Tenaga Honorer

 
11 Maret 2013

Suara Indrapura : Guna menyikapi adanya dugaan diskriminasi terhadap ratusan, bahkan ribuan eks pegawai honorer di Jatim, khususnya di lingkungan Pemkot Surabaya. DPRD Jawa Timur berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus). Pasalnya, Pemda setempat tidak memberikan uang sepeser pun kepada tenaga honorer yang sudah diberhentikan sebagai taliasih atas jasa-jasa mereka selama mengabdi puluhan tahun.

Hal ini disampaikan anggota Komisi E DPRD Jatim, Hery Prasetyo saat menerima aspirasi puluhan eks tenaga honorer Dishub Kota Surabaya didampingi oleh coordinator Lembaga Advokasi Masyarakat, Moh. Sholeh SH, Senin (4/3) kemarin.

“Kasus yang menimpa tenaga honorer Pemkot Surabaya ini merupakan embiro di Jatim. Untukitu kami akan perjuangkan supaya DPRD Jatim membentuk Pansus untuk menangani persoalan tenaga honorer,” ujar Hery.

Menurut politisi asal Fraksi Demokrat DPRD Jatim, perlakuan Pemda terhadap mantan tenaga honorer dinilai kurang manusiawi. “Kalau PNS berhentidapatpensiunan, begitu juga pekerja swasta dapat pesangon. Masak tenaga honorer tidak mendapat taliasih sama sekali, saya rasa tidak manusiawi,” katanya.

Sementara itu koordinator Ladam, Moh. Sholeh SH juga mengaku sependapat dengan anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut. “Masak tenaga honorer yang sudah bekerja 20-30 tahun hanya diberi selembar kertas SK pemberhentian ketika mereka diberhentikan dari pekerjaannya. Ini jelas tidak manusiawi,” ungkapnya.

Sholeh mengungkapkan, PP No.48/2005 tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS dan Permendagri No.32/2008 tentang penghapusan pesangan honorer merupakan pemicu terjadinya diskriminatif terhadap tenaga honorer itu. Sebab kebijakan itu hanya mengatur honorer dibawah usia 46 tahun. Sementara yang di atas 46 tahun tidak diatur, sehingga menimbulkan diskriminasi. “Saya yakin kasus ini bukan hanya terjadi Pemkot Surabaya tapi juga terjadi di daerah lain, hanya saja mereka tidak berani protes atas perlakuan diskriminatif tersebut,” tandasnya.

Masih di tempat yang sama, BahtiarSitorus, mantan tenaga honorer Dishub Kota Surabaya mengaku sudah mendatangi Walikota Surabaya, Tri Rismaharani, Kepala BKD Pemkot Surabaya, Yayuk, serta Komisi A DPRD Kota Surabaya. Namun semua perjuangan itu sia-sia, karena tidak ada tanggapan bahkan mendapat perlakuan tidak manusiawi.

“Ketika saya bertanya kepada kepala BKD Pemkot Surabaya justru dia mengatakan kalau mantan tenaga honorer memang tidak berhak mendapatkan apa-apa ketika berhenti. Saya juga disuruh mencari (memulung) botol bekas supaya dapat uang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga,” urai bahtiar yang sudah mengabdi menjadi tenaga honorer selama 30 tahun. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved