Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tunggu Revisi, Pengesahan Raperda Disabilitas Molor

 
11 Maret 2013

Suara Indrapura : Pengesahan Raperda Disabilitas yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim dipastikan molor. Hal ini dikarenakan menunggu hasil revisi oleh DPR RI, Komnas HAM, dan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait dengan UU no 4/1997 yang merupakan cantolan rancangan peraturan daerah Disabilitas.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir mengaku bahwa fakta yang ada kini UU no 4/1997 molor. Mengingat Komnas HAM, Kementerian Sosial dan DPR RI masih belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Politisi partai PKS Jatim ini juga menambahkan, dalam dinamika pembahasan di komisi E berkembang paradigma baru yang digunakan sebagai landasan filosofis Raperda Disabilitas. Yakni lebih mengedepankan semangat dari sisi pemberdayaan penyandang disabilitas disamping bantuan sosialnya. “Untuk itu komisi E harus bekerja keras guna menyempurnakan substansi materi, agar pembahasan pasal per pasalnya nanti lebih menyentuh hal-hal yang mendasar dan lebih komprehensif,” katanya.

Dalam kondisi tersebut, Komisi E harus melakukan kerja keras agar substansi Perda nantinya bisa seirama dengan semangat baru RUU yang sekarang sedang dimatangkan. Diantaranya dengan melakukan diskusi substansi tentang materi Raperda dengan leading sector rencana revisi Undang-Undang Penyandang Cacat yakni Kemensos dan Komnas HAM.

“Kita sudah melakukan diskusi substansi meteri perda dengan Kemensos Dirjen Pelayanan Orang dengan Kecacatan. Diskusi ini perlu dilakukan agar nafas Raperda ini seirama dengan nafas kebijakan strategis nasional yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dengan kecacatan yang sedang berjalan dan yang akan dijalankan,” tambahnya.

Komisi E sudah melakukan diskusi substansi meteri dengan Komnas HAM pada 6 Maret lalu. Diskusi tersebut diikuti oleh salah satu anggota komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah dengan Subag Research dan Pengembangan yang notabene membidangi lahirnya Rancangan Undang-Undang revisi UU no 4/1997.

Menyikapi hal tersebut, maka yang pertama harus dilakukan Komisi E DPRD Jatim adalah tentang perlindungan hak, kedua mengenai substansi pelayanan yang mengacu pada akesesibilitas tanpa deskriminasi, dan ketiga tentang substansi pemberdayaan.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved