Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PT Garam Arogan, Komisi A Wadhul Ombusmen dan Menteri BUMN

 
08 Maret 2013

Suara Indrapura : Sikap arogansi PT Garam yang tidak mengubris keingginan petani garam untuk berbagi lahannya  membuat Komisi A DPRD Jatim berang. Buntutnya, komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum ini, wadhul ke Ombudsmen dan Kementrian BUMN.  Mengingat dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI telah disepakati agar PT Garam memberikan lahannya kepada petani garam di tiga kabupaten masing-masing Sampang, Pamekasan dan Sumenep selebar 50 hektar.

Anggota Komisi A DPRD Jatim Ali Mu’tie mengaku sangat prihatin dengan sikap PT Garam yang terkesan arogan. Mengingat kesepakatan dengan Komisi II DPR RI lalu yang disaksikan oleh masing-masing bupati di tiga wilayah plus Pemprop Jatim yang diwakili Sekdaprop yang saat itu dijabat oleh Soekarwo menyebutkan PT Garam waktu itu siap memberikan sebagian lahannya untuk diserahkan kepada masyarakat untuk digarap.

"Tapi kenyataannya lahan tersebut justru diberikan kepada para centeng-centengnya yang selama ini melindungi PT Garam dari aksi petani yang meminta haknya. Dan ini jelas melanggar kesepakatan. Karenanya kami di Komisi A sepakat meneruskan permasalahan ini ke DPR RI, Ombusdmen dan Kementrian BUMN di Jakarta,’’tegas politisi PAN ini.

Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi A akan mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim untuk menelusuri kasus tanah yang kini dikuasai oleh PT Garam. Ini karena waktu penjajahan Belanda, banyak tanah rakyat yang disita oleh penjajah. Setelah mereka kalah, ternyata tanah tersebut tetap dikuasai oleh negara dan saat ini dimanfaatkan oleh PT Garam.  Padahal dari sisi kepemilikan yang sah, tanah tersebut masih tercatat milik masyarakat disekitar PT Garam. Dan itu dikuatkan dengan keputusan DPR RI Komisi II. Namun hal itu oleh PT Garam diabaikan dan BUMN tersebut masih tetap menolak menyerahkan penggarapan lahan oleh petani garam.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim, Rasyad Manaf mengatakan selama ini PT Garam sudah mengingkari kesepakatan yang dibuat dengan Komisi II DPR RI. Dimana dalam kesepatakan tersebut, menyebutkan BUMN tersebut siap memberikan lahannya kepada petani. “Apalagi sesuai buku kretek yang dimiliki para petani garam menunjukan jika lahan yang dikuasai oleh PT Garam sebagian adalah milik sah  para petani,” urai dia.

Ditegaskan politisi yang maju dari dapil Madura ini,  jika Komisi A dalam waktu dekat ini kami akan ke Ombudsmen sekaligus menghadap Menteri BUMN, dengan membawa sejumlah bukti termasuk hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR RI tepatnya pada tahun 2007. Kami berharap dari pertemuan tersebut dapat membuahkan hasil,’’tegas politikus asal PKNU Jatim ini yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (5/3).
Disisi lain, Rasyad Manaf  menuding jika PT Garam diam-diam menyimpan garam impor. Akibatnya, dengan kebijakan ini membuat petani garam merasa dirugikan. Mengingat sebagai pulau garam, petani penghasil garam di Pulau Madura sangat berlimpah sehingga hasilnya sampai di jual di luar Jatim. ‘’Jelas ini ada permainan yang dilakukan oleh PT Garam. Untuk itu temuan ini akan kita laporkan ke Menteri BUMN, Dahlan Iskan,’’lanjutnya dengan nada tinggi. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved