Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ratusan Petani Garam Madura Datangi Komisi A DPRD Jatim

 
07 Maret 2013

Suara Indrapura : Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madura di Pamekasan didatangi ratusan petani garam dari tiga Kabupaten di Madura yakni Sumenep, Pamekasan dan Sampang, pada Selasa (5/3). Selain untuk menemui anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, kedatangan mereka juga bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan sengketa lahan garam di Madura yang belum jelas.

Namun, tidak seluruh petani bisa ikut bergabung dalam pertemuan itu. Melainkan hanya perwakilan dari mereka saja yang bisa masuk dalam ruangan. Sementara lainnya, menyimak dari luar ruangan dan ada yang pula yang menunggu di lorong-lorong bangunan bekas VOC itu.

Ketua Umum Gerakan Gotong Royong Masayrakat Petani Garam Madura, Masrawi mengatakan kepada anggota komisi A, sebagai wakil rakyat mereka jangan diam dan mendukung petani garam Madura untuk menuntaskan sengketa lahan garam yang ada di Madura. Sebab persoalan ini sudah lama terjadi dan petani sudah berkali-kali menggelar aksi turun jalan, bentrok dengan keamanan dan aksi bakar-bakar di jalan. Namun sampai detik ini belum ada penyelesaiannya.

“Persoalan sengketa lahan sebetulnya sudah selesai sejak tahun 2004 lalu. Namun sampai sekarang belum ada eksekusi dari pemerintah sehingga DPRD Jawa Timur sudah waktunya beraksi dan mendukung gerakan petani garam di Madura,” terangnya.

Masrawi menjelaskan, tanggal 14 April 2004 lalu sudah ada keputusan dari pemerintah pusat dan dikuatkan dengan keputusan rapat Komisi II DPR RI tanggal 27 September 2006. Dijelaskan bahwa masyarakat petani garam yang diwadahi dengan yayasan di masing-masing daerah di Madura, diberi hak penggarapan lahan untuk memproduksi garam.

Atas dasar itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Garam Persero, diminta untuk menyelesaikan lahan garam di Madura paling lambat 31 Maret 2007. Namun faktanya sampai sekarang belum diselesaikan oleh BUMN. “Kami sudah pegang nota kesepahaman yang ditanda tangani oleh beberapa pihak, termasuk di dalamnya adalah BUMN sendiri. Dari tahun 2007 sampai sekarang kenyataannya belum ada eksekusi lahan yang akan digarap oleh petani garam di bumi Madura ini,” urainya.

Pihaknya juga mengungkapkan, organisasi petani garam Madura sudah sering kali menyampaikan surat kepada Menteri BUMN. Namun suratnya tidak pernah sampai di tangan menteri. “Saya menduga surat itu dihanguskan sebelum sampai di meja Menteri,” imbuhnya.

Untuk itu, DPRD Jawa Timur diminta untuk bersama-sama memperjuangkan hak petani garam di Madura agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ataupun Menteri BUMN, dalam hal ini Dahlan Iskan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Kartika Hidayati mengaku siap selalu memperjuangkan kepentingan petani garam Madura sampai ke pemerintah pusat. Namun karena permintaan petani garam ingin langsung bertemu dengan Dahlan Iskan, pihaknya juga siap untuk mendampingi. “Mungkin kalau bertemu langsung dengan Dahlan Iskan, persoalan lama ini akan menemukan solusi. Kami akan mendukungnya dan tinggal menunggu kapan waktunya,” ujar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved