Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sosialisasikan Perda tentang Difabelitas

 
04 Maret 2013

Suara Indrapura : Keberadaan penyandang cacat atau yang dikenal dengan difabel sering dipandang sebelah mata. Padahal mereka ini ingin dianggap sebagai orang normal. Tak heran, jika mereka terus berusaha agar keberadaannya tidak menjadi ‘penyakit’ di masyarakat yang hanya minta sumbangan. "Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua tim pokja Perda difabelitas. Karenanya saya mensosialisasikan kondisi ini agar masyarakat tahu jika mereka perlu dihormati hak-haknya," tegas Mohamad Ibrahim Adib.

Disisi lain, ungkap pria yang juga politisi asal PPP Jatim ini meminta agar pusat-pusat pembelanjaan, rumah sakit, tempat-tempat wisata serta instansi pemerintahan dan swasta memberikan akses kepada mereka yang menyandang difabel. Dengan begitu, mereka merasa haknya dihormati. Mengingat mereka ini juga aset bangsa yang melalui keahliannya dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

"Ketika warga saya beritahu soal bantuan pemerintah tentang Jamkersal mereka mulai 'ngeh'. Untuk itu saya minta kepada teman-teman partai ditingkat PAC untuk memberikan bantuan kepada para ibu yang berasal dari keluarga kurang mampu dan akan melahirkan untuk diantarkan di puskesmas atau rumah sakit lewat Jamkersal,’’papar pria yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Begitu pula dengan Jamkesmas, ternyata masyarakat di dapil III kurang memahaminya. Akibatnya, ketika sakit mereka memilih untuk ke pengobatan alternative. Mereka menganggap berobat di rumah sakit membutuhkan uang yang sangat besar. Sementara disatu sisi pemerintah sudah menyediakan bantuan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi mereka yang tidak mampu.

Sedang untuk pekerja pemecah batu yang selama ini upahnya jauh dari Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) sebesar Rp1,7 juta tetap menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Mengingat, para bos mereka menganggap UMK hanya berlaku untuk perusahaan besar, sementara home industry tidak berlaku. ‘’Mainsat mereka harus dirubah. Artinya ketika mereka memperkerjakan orang lebih dari 10 orang, maka upahnya wajib sama dengan UMK. Karena itu, saya mendorong kepada Disnaker setempat untuk mengawal home industry pemecah batu yang jumlahnya mencapai puluhan ini,’’ungkapnya.(Fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved