Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Anggota Banggar DPRD Banten Kunjungi Jatim

 
23 Oktober 2012

Suara Indrapura : Melalui suratnya anggota Banggar DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke DPRD jatim guna melakukan konsultasi terkait pembahasan RKUA (Rancangan Kebijakan Umum Anggaran) dan RPPAS (Rancangan Perencana Plafon Anggaran Sementara),  maksut dan tujuan kunker ini senin (22/10) dalam rangka pertama bersilaturahmi ke pimpinan DPRD Jatim, kedua dalam pelaksanaan perencanaan fungsi angaran RKUA dan RPPAS  tahun anggaran 2013 DPRD Banten yang bertujuan ingin melakukan studi komparatif  ke Jatim guna memperoleh masukan-masukan, saran dan pendapat untuk penyempurnaan RKUA dan RPPAS APBD tahun 2013.

Pimpinan badan anggaran DPRD Banten sekaligus pimpinan rombongan,  mengaturkan mengenai BOS (Bantuan Operasional Sekolah)pada tahun anggaran 2013 oleh pemerintah pusat telah dimasukkan dalam APBD 2012, kita baru memasukkan perubahannya, lalau untuk KUAPPAS tahun anggaran 2013 ini kita belum pernah dapat masukan ataupun rincian dari pemerintah pusat sehingga dalam KUAPPAS ini tidak dimasukkan dalam pendapatan dan hibah, “selanjutnya nanti dapat dimasukkan di sekolah-sekolah yang berhak dapat BOS, dengan kunker ini berharap ingin melihat kondisi yang ada di Jatim”. Dana BOS itu ialah kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan 20% fungsi pendidikan, jika ini tidak masuk sudah barang tentu jadi temuan masalah kedepannya. Ujarnya.

Sementara itu, Faf Adisiswo, wakil ketua DPRD jatim menambahkan, Jatim sendiri sedang bahas RAPBD 2013, memang antara KUAPPAS dan RAPBD ada kesamaan “namun jatim sendiri menyatakan komitmennya bahwa walau KUAPPAS diterima dan sedang dibahas nanti bila ada potensi kenaikan, atau pendapatan yang lain itu bisa dirubah”. Sehinga pihak eksekutif yang memberi kelonggaran dalam proses kinerja, lalu dana dari SKPD itu bisa ada penambahan dan pengurangan pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) jika dilalui lintas SKPD tidak diperbolehkan, terkait dana BOS memiliki penyerapan besar dari nilai APBD kita,  selain itu masalah infrastruktur jalan juga dapat mempengaruhi pendapatan.”seharusnya penjualan kendaraan motor ada pajak 10% untuk perbaikan jalan, agar kecelakaan lalu lintas juga dapat minimalisir”. Katanya. Jatim memiliki salah satu sumber pendapatan pada BPKB,BPNKB dan BKB mencapai 9,402 triliun, PAD 2013  12,24 triliun lebih, belanja 2013 lebih kurang 12,204 triliun lebih, dibanding 2012 APBD kekuatan APBD 15 triliun sekarang ada penurunan. Program pemerintah untuk mendukung perekonomian daerah dengan membri bantuan pada Kopwan (Koperasi Wanita), senilai 25 Juta rupiah untuk satu Kopwan, ini yang diharapkan untuk mengurangi para rentenir seperti Bank titil memberi pinjaman uang pada masyarakat. Lalu tahun berikutnya jika perkembangannya bagus akan ditambah modalnya jadi 50 juta rupiah untuk tahun depan.
Terpisah saat sesi diskusi pertemuan bersama pimpinan Dewan DPRD Jatim, Sri wati, salah satu anggota banggar DPRD Prov Banten ini mengatakan, ingin mengetahui kinerja Dispora Jatim dan Koni dalam hal pencapaian prestasi olahraga dalam PON (Pekan Olahraga Nasional) yang  mampu diraih oleh Jatim. “fungsi pengawasan dari pemerintah dalam membina dan memberikan dana hibah bagi SKPD terkait, sehingga tetap kondusip keamanan dan ekonominya”. Ujarnya   (Noah)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved