Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dispenda Jatim Mlempem

 
28 September 2012

Suara Indrapura : Lagi-lagi kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Jatim dinilai mlempem dan menjadi sorotan kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, kebijakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim yang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Jatim hanya mematok Rp 9,4 triliun. Tentu saja target ini dinilai badan anggaran masih sangat rendah dibanding dengan semakin tingginya indeks pembangunan manusia serta potensi ekonomi serta turunnya disparitas Jatim. Seharusnya, Disependa mampu mematok PAD Tahun 2013 menyentuh angka  Rp 12,7 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Nizar Zahro mengaku dengan semakin tingginya indeks pembangunan manusia, PDRB (Produk Domestic Regional Bruto), potensi ekonomi serta turunnya disparitas wilayah dan tingkat pengangguran di Jatim seharusnya PAD Jatim dapat ditingkatkan 10 persen sampai 15 persen dari target yang dipatok dalam KUA PPAS RAPBD Jatim 2013.
“Tapi yang terjadi sebaliknya, Dispenda justru hanya berani mematok Rp 9,4 triliun yang seharusnya dapat didongkrak sampai ke angka Rp 12,7 triliun. Untuk itu kami mempertanyakan kinerja Dispenda Jatim. Masak melempem seperti ini, “terang Nizar Zahroh, Selasa (25/9).
Politisi asal Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi ini kembali mempertegas dengan jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 38 juta, seharusnya Dispenda lebih berani mematok angka Rp 12,7 triliun. Bahkan menurut Nizar, target belasan miliar tersebut tidak ada apa-apanya dengan potensi PAD yang dimiliki Jawa Timur. “Untuk itu, Dispenda Jatim harus bekerja keras untuk menggapai pendapatan baik lewat pajak maupun retribusi. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim menunjukkan angka kenaikan hingga 7,7 persen yang artinya target Rp 12 triliun tidaklah sulit untuk dicapai, “kritikannya lebih pedas.
Tidak sampai disitu saja. Dari indikator yang ada trend pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2012 bisa mencapai 10,5 persen. Termasuk dalam APBD 2013 ada rencana pemerintah pusat menaikan dana transfer daerah. “Yang tentunya berimbas pada PAD Jatim yang juga meningkat, “tegas dia.
Politisi asal Madura ini, mengaku yakin dengan system online, mampu mengantisipasi adanya kebocoran dana pajak. “Karenanya, Banggar DPRD Jatim terus akan mendorong agar realisasi PAD pada RAPBD 2013 bisa mencapai angka Rp 12,7 triliun. Jika tidak tercapai, seudah seharusnya dispenda dilakukan evaluasi secara ketat, dimana letak ketidakmampuan SKPD penghasil PAD ini, “tandas dia.
Sementara terkait dengan adanya tunggakan dari pajak bermotor sebesar Rp 1,25 triliun tahun 2011 lalu, Nizar berharap dana tersebut dapat ditagih kembali. Mengingat dalam UU nomor 29/2010 yang berlaku efektif pada 2012 memungkinkan bagi Dispenda Jatim meminta kepada para penunggak melunasinya.” Tegasnya.
Dalam naskah KUA/PPAS dalam RAPBD 2013 yang kini tengah dibahas Banggar DPRD Jatim ditetapkan Rp 11,824 triliun, dengan belanja Rp 12,004 triliun serta target PAD sebesar Rp 9,4 triliun. “Dimana dalam RAPBD 2013 ada devisit sekitar Rp 180 miliar, dan itu wajar-wajar saja. Tapi yang perlu dipahami disini seharusnya PAD ditingkatkan dengan melihat beberapa indikator, termasuk rencana pusat yang akan menaikkan DAU dan dana bagi hasil yang mencapai Rp 8,4 persen atau Rp 518,9 triliun, “jelas Nizar. (dok@abg)

Foto Galeri

   Jumlah Kunjungan : 1661665

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved