Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar DPRD Jatim Terima Kunjungan Banggar Probolinggo

 
27 Juni 2012

Suara Indrapura : Dua puluh lima orang rombongan yang terdiri atas Ketua dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari DPRD Kabupaten Probolinggo saat ini selasa (26/6) berkunjung  ke DPRD Jatim,  guna melakukan konsultasi langsung terkait persoalan yang dihadapi. Dalam kinerjanya DPRD Kab Probolinggo, saat ini sedang lakukan LKD (Laporan Keuangan Daerah), atau laporan banggar.

Wahid Nurrahman, selaku ketua rombongan  dalam penyampaiannya mengatakan, yang utama terkait masalah jaring aspirasi masyarakat probolinggo banyak yang belum terealisasi, sementara dalam Jasmas baru teranggarkan 300 Miliyar, namum masih ada juga kendala yang kerap di jumpai. Ujarnya. Sedangkan mengenai pembahasan LHP (Laporan Hasil Pengauditan) Banggar belum diketahui warna pemahaman yang jelas , namun di sisi lain APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Belanja Derah ) yang sebelumnya di lakukan Prapembahasan terlebih dahulu,  banyak mengakomodir  keinginan yang bisa direalisasikan. “konsultasi awal dan penjelasan semacam  ini yang ingin kami butuhkan”. Lanjutnya.

Arif Hari Setiawan, ST, MT. anggota banggar DPRD Jatim, sekaligus Anggota Komisi C (Keuangan) menambahkan, mengenai alokasi anggaran untuk Jaring aspirasi  memang kuncinya ada pada komisi yang membidangi pendapatan,  atau menyangkut segala aspek pendapatan. Katanya. terkait laporan LHP Banggar seharusnya menjadi hak anggota dewan untuk mengetahui terlebih dahulu setelah diberi laporan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Lanjutnya.

Anehnya yang menarik dalam sesi tanya jawab dan diskusi dikatakan LHP Banggar Kab Probolinggo sejauh ini belum diketahui oleh dewan, maka seharusnya rasa kebersamaan dan kekompakan perlu dibangun karena disini peran ketua fraksi untuk mensinergikan kepentingan bersama adalah jauh lebih penting.

Sementara itu Moh. Nizar Zahro, SH. menambahkan, sependapat dengan statemen sebelumnya,  pertama kita bangun kekuatan, kalau sudah masuk di DPRD sebaiknya kepentingan partai di tanggalkan dulu untuk mendapat kebersamaan,  kedua sering kali dalam menganggarkan program wajib dan pilihan, ini sifatnya over dari perencanaannya,  sehingga nanti timbul silfa banyak. Ujarnya. Di Provinsi Jawa Timur Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan mengambil kebijakan, untuk dana Hibah dan Bansos (Bantuan Sosial), amat banyak, tahun 2011 mencapai 350 Miliar tetapi tidak diambilkan dari silfa, namun  disini beda yang ada pada banggar yakni, ada pembagian tugas   seperti perencanaan dan peneliti perangkaannya, rencana kebijakannya,  sesuai pada LKPD (Laporan Keuangan Pertanggungjawaban  Daerah). Lanjutya.

Didik, sapaan akrap sehari-hari anggota Banggar Kab Probolinggo, ini mengatakan bahwa,  terkait hitungan jumlah anggaran belanja pegawai di Provinsi dan Kabupaten tentu ada perbedaan dari sisi Pemerintah Kabupaten Probolinggo , terkesan hayal karena ada sisa banyak, yang belum diketahui akan dipergunakan  untuk kegiatan apa nantinya. Ujarnya.

Seiring dengan hal ini Nizar menambahkan, soal masalah pegawai ini ada ketentuan dari pemerintah pertama di atur dalam  PP No 58 tahun 2005,  kedua Permendagri 13 tahun 2006 Pasal 75 menyebutkan, cara menghitung belanja pegawai itu yakni, jumlah pegawai seluruhya , baik  eselon di Kab Probolinggo dihitung,  ada dua belanja langsung dan tidak langsung, sedangan untuk menghitung lebih dalam  lagi harus berkoordinasi dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) setempat.  Paparnya. (Bowo)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved