Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Nizar Zahro : Jangan Sampai Ada Double Account Dalam Pengunaan Anggaran

 
08 Juni 2012

Suara Indrapura : Adanya permintaan tambahan dana dalam tahun anggaran 2012 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara ) praktis mendapat pengawalan dan sorotan ketat  dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur.

Pasalnya dalam KUA PPAS itu pemerintah provisi Jatim telah mengajukan tambahan dana sebesar 3 triliun lebih. Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jatim, Nizar Zahro mengatakan sah-sah saja pemerintah provinsi mengajukan tambahan dana tersebut. Hanya saja pihaknya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat terus mengotrol dan mengawasi pengunaan anggaran jangan sampai terjadi double account (double anggaran).

“Yang pasti kami dari Banggar akan terus memelototi seluruh anggaran yang diajukan oleh Pemprov Jatim, jangan sampai ada doble account atau dobel anggaran’’ terang Nizar.

Pemeritnah Provinsi dalam pengajuan tambahan anggarannya mengajukan tidak kurang dari 3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2012 yang keseluruhannya anggaran tahun ini menjadi 15 triliun lebih.

Pengajuan anggran itu menurut Pemprov lebih dikhususkan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar 2,828 triliun. Dan selebihnya untuk SKSPD (satuan kerja perangkat dinas) dilingkungan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Namun dalam pengunaannya Anggota DPRD mewanti-wanti agar dana tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi pengunaan dana yang doble. Sejatinya memang penambahan annggran adalah untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Jawa Timur. Namun sebagai manusia biasa, pengunan anggaran juga harus dikontrol agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.

Sementara itu Sirmadji, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jatim yang juga Wakil Ketua DPRD ini mengatakan bahwa rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah provinsi tidak mungkin akan dikurangi, justru kemungkinan bertambah masih sangat terbuka.

“Sebelum menjadi P-APBD, KUA PPAS 2012 ini arahnya untuk maksimalkan potensi agar bisa menjawab kekurangan-kerangan yang terjadi.  Misalnya soal pertanian, peternakan dan perikanan yang masih rendah. Ini yang jadi prioritas juga. Jadi rancangan KUA PPAS (Rp 3 triliun) ini bisa saja bertambah, kalau berkurang saya rasa tidak,” papar Sirmadji.

Adapun dana Rp 3 triliun tersebut berasal dari pemangkasan sejumlah anggaran di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) juga berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 2,38 miliar.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved