Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Upaya BK Kandas : Tak Berhak Berhentikan Anggota DPRD

 
23 Februari 2013

Suara Indrapura : Keinginan Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim untuk diberikan kewenangan mengusulkan pemberhentikan anggota dewan yang lompat pagar ke partai politik (parpol) lain dipastikan sia-sia. Pasalnya Mendagri lewat Dirjen Kesbangpol, Suharno saat ditemui jajaran BK DPRD Jatim menegaskan proses pergantian anggota dewan, menjadi wilayah partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikatakan Anggota BK DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto jika hasil pertemuan dengan BK DPR RI memperoleh penjelasan BK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota dewan, sekalipun yang bersangkutan sudah tidak duduk sebagai anggota partai akibat dipecat oleh parpol yang memberangkatkannya sebagai anggota dewan. “Terkecuali jika parpol yang bersangkutan mengusulkan untuk pencopotan. Itupun masih melalui mekanisme yang panjang. Sementara BK hanya sekedar memberikan saran kepada anggota dewan yang terancam di PAW. Dan ini masuk dalam pelanggaran kode etik,’’ tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Jatim, Bambang Gatot Djayaprana, mengatakan BK hanya sebatas bekerja sesuai dengan kode etik. Artinya BK hanya sebatas memberikan masukan kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran. Namun, usulan BK bisa menjadi landasan proses PAW. “Meski proses PAW tetap ada pada partai politik  yang memberangkatkan, anggota DPRD saat duduk di dewan,” terang Gatot.

Disampaikan Gatot, sikap BK ini, menunjukkan jika Badan Kehormatan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan anggota dewan selama parpol yang memberangkatkannya tidak mempermasalahkannya. “Mengingat BK hanya memiliki otoritas terkait kode etik keanggotaan yang melanggar,’’tegas Gatot.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Badan Kehormatan DPRD Jatim, Saleh Mukadar. Menurutnya, sesuai UU 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kadernya yang duduk di legislatif adalah parpol yang  memberangkatkannya. Selama parpol tidak melayangkan keberatan ke pimpinan DPRD dan KPU, maka yang bersangkutan tidak dapat di PAW.” Seperti yang terjadi pada beberapa anggota DPRD Jatim yang loncat pagar. Selama partai yang mengusung tidak mempermasalahkannya, maka BK tidak memiliki hak untuk mem PAW. Karena sesuai mekanismenya PAW berasal dari partai yang memberangkatkannya dengan mengirim surat ke Pimpinan DPRD dan KPU,’’lanjut politisi PDIP Jatim ini.

Terpisah, Anggota KPU Jatim, Agus Mahfudz Fauzi menegaskan setiap warga negara boleh aktif diberbagai parpol. Dan tidak ada larangan mereka berpindah-pindah. "Hanya kalau yang bersangkutan anggota dewan tentunya harus tunduk dan patuh dengan aturan partai yang memberangkatkannya. Sebaliknya, jika tidak mereka dapat terancam di PAW. Untuk mekanismenya tetap pada di parpol itu sendiri dan lembaga legislatif. Sementara KPU hanya sebatas memberikan nama pengganti sesuai dengan omor urut caleg," tambah Agus. (day)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved