Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ganti Baju Partai, BK Konsultasi ke Mendagri

 
27 Februari 2013

Suara Indrapura : Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan BK DPR RI terkait dengan fenomena politisi berganti baju partai. Diambilnya langkah ini seiring dengan banyaknya keluhan elite parpol bersangkutan yang melihat kadernya pindah ke partai lain saat masih berstatus wakil rakyat. Wakil Ketua BK DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto, mencontohkan persoalan yang terjadi di DPRD Sampang. Terungkap banyak anggota dewan yang tiba-tiba berganti partai lain saat pertemuan dengan BK setempat. Sedangkan untuk mengambil langkah Pergantian Antar Waktu (PAW), parpol terganjal mekanisme kedewanan yang sangat birokratis dan bisa dipolitisasi.

Permasalahan ini belum diatur secara detail dalam UU kedudukan Anggota DPRD, termasuk kedudukan BK untuk menyikapi masalah tersebut. “Karena itu, kami harus konsultasi ke Mendagri terkait masalah tersebut. Jangan sampai nantinya  BK digugat oleh salah satu partai karena tidak menjalankan amanah yang ada,” tandas anggota Fraksi Partai Golkar tersebut, Kamis (21/02).

Kodrat juga menambahkan bahwa yang perlu dipertanyakan selanjutnya yaitu anggota dewan tersebut duduk di parlemen mewakili siapa apabila mereka sudah loncat ke parpol lain. Begitu pula saat melakukan reses yang bersangkutan mewakili kelompok masyarakat mana karena parpol pengusungnya sudah mencoret dari daerah pemilihan dia terpilih. “Tentunya hal ini akan merugikan keuangan negara. Mengingat yang bersangkutan sudah tidak tercatat lagi sebagai anggota dewan karena sudah keluar dari parpol yang memberangkatnya,” terang anggota Komisi E Jatim tersebut.

Terpisah, Agus Mahfudz Fauzi selaku anggota KPU Jatim, saat diklarifikasi menegaskan bahwa setiap warga negara boleh aktif di berbagai parpol dan tidak ada larangan untuk berpindah-pindah parpol. Hanya saja sikap tersebut dapat mencederai parpol yang memberangkatkannya dalam pemilu 2009.

Apabila itu terjadi, maka hak bagi parpol yang memberangkatkan untuk melakukan PAW kepada yang bersangkutan. “Sesuai aturan yang ada, memang seperti itu. Karenanya kembali lagi ke parpol yang memberangkatkannya apakah berani melakukan PAW atau tidak,” jelas Agus.

Pihaknya tidak bisa memberikan penjelasan terkait dengan BK, karena hal itu sudah masuk dalam ranah parlemen yang memiliki aturan sendiri dalam menyikapi masalah tersebut. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved