Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

BK Tak Berhak Berhentikan Dewan yang Lompat Partai

 
27 Februari 2013

Suara Indrapura : Upaya pemberhentian anggota dewan yang lompat pagar oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatimdipastikan sia-sia belaka.Hasil pertemuan Dirjen Kesbangpol Kementrian dalam negeri di Jakarta, selasa(26/2) disebutkan bahwa pemberhentian anggota dewan merupakan ranah partai dan Komisi Pemilihan Umum(KPU).

Ketua BK DPRD Jatim, Bambang Gatot Djayaparna mengakui jika BK hanya sebatas kode etik. BK hanya sebatas memberikan masukan kepada anggota dewan yang melakukan pelanggaran. Sementara, untuk proses PAW tetap ada pada partai politik (parpol) yang memberangkatkan pihak bersangkutan saat di dewan.

“Itu artinya BK memiliki kewenangan untuk menghentikan anggota dewan selama parpol yang memberangkatkannya tidak mempermasalahkannya.BK hanya memiliki otoritas terkait kode etik keanggotaan yang melanggar,” tegas politisi asal partai Gerindra Jatim yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, kemarin.

Anggota BK DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar juga mengataka hal yang senada. Sesuai UU 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk menghentikan kadernya yang dudukdi legislatif adalah parpol yang memberangkatkannya. Menurutnya, selama parpol tidak melayangkan keberatan ke pimpinan DPRD dan KPU maka yang bersangkutan tidak dapat di PAW.

“Seperti yang terjadi pada beberapa anggota DPRD Jatim yang loncatpagar.Selama partai yang mengusung tidak mempermasalahkannya, maka BK tidak memiliki hak untuk mem-PAW.Karena sesuai mekanismenya PAW berasal dariparti yang meberangkatkannya dengan mengirim surat ke pimpinan DPRD dan KPU,” lanjut politisi PDIP Jatim ini.

Sementara itu, hasil pertemuan dengan BKDPR RI memperoleh jawaban bila BK tidak memiliki kewenangan untuk mem-PAW anggota dewan sekalipun yang bersangkutan sudah tidak memiliki partai akibat di pecat oleh parpol yang memberangkatkannya karena tindakan indisipliner.Terkecuali jika parpol yang bersangkutan mengusulkan untuk pencopotan.Itulah yang dijabarkan oleh anggota BK Jatim yang lain, Kodrat Sunyoto.“Itupun masih melalui mekanisme yang panjang. Sementara BK hanya sekedar memberikan saran kepada anggota dewan yang terancam di PAW. Dan ini masuk dalam pelanggaran kode etik,” ujarnya.(Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved