Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Lahirkan Perda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

 
19 Januari 2011

Jika Raperda Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) disahkan, nantinya perusahaan-perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan BUMD akan dikenai pungutan 2,5% dari total keuntungan tiap tahunnya.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Akhmad Iskandar dikonfirmasi mengatakan,  raperda ini telah diusulkan ke paripurna untuk disetujui dibahas oleh DPRD jatim. Raperda ini ajukan dikarenakan selama ini perusahaan-perusahaan di Jatim memiliki potensi pendapatan yang dapat dipungut, dan diolah kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Pungutan ini tidak berlaku bagi perusahaan yang berbentuk CV, UKM, dan home industry. Pungutan sebesar 2,5% ini bukan berarti pemprov ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi hal ini merupakan upaya responsive bagi perusahaan yang telah berdiri di Jatim. "Wajar kalau ada pungutan ini, karena perusahaan ini berdiri di Jatim, dan sebagian besar buruhnya juga dari Jatim. Hasil pungutan nanti juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,"paparnya.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, hasil pungutan dari perusahaan-perusahaan tidak akan dimasukkan ke dalam APBD, atau APBN. Tetapi, hasil pungutan ini akan dimasukkan ke kas daerah dibawah pimpinan Bappeprov.

Di kabupaten/kota, nantinya perusahaan-perusahaan akan membuat forum perkumpulan pengusaha. Forum inilah yang nantinya akan memungut CSR 2,5% dari total keuntungan perusahaan tiap tahunnya. Kemudian hasil pungutan tersebut akan disetor ke kas." Jadi pemprov tidak perlu membuat tim pemungut

Selain memungut,forum ini juga dapat mengelola pendapatan dari pungutan CSR dengan koordinasi dengan bappeprov. Pengelolaan dana CRS ini dapat diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur, atau untuk kesejahteraan warga.

“Jika forum menilai jalan-jalan disekitar perusahaannya rusak, dan minta agar diperbaiki. Sementara APBD atau APBN tidak cukup untuk pembangunan infrastruktur, maka bisa diambilkan dana dari CSR tersebut. Begitu juga untuk anggaran kesehatan buruh, dapat diambilkan dari pungutan CSR,” paparnya.

Agar perusahaan tidak merekayasa total keutungan yang diperolehnya, Iskandar menjelaskan, untuk menentukan nominal pungutan tersebut dapat dilihat dari nominal pajak perusahaan. “Pungutan pajak pasti ada keterangan keuntungan perusahaan tiap tahunnya. Maka nominal CSR dapat dihitung dari situ,” terangnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar menjelaskan,selain pungutan CSR,perusahaan juga dapat memberikan hibah kepada siapapun yang membutuhkan, yang besarannya disesuaikan dengan kondisinya.

Selain itu juga dapa berupa penghargaan dengan memberikan beasiswa kepada karyawan, atau warga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Beasiswa ini diberikan bagi mereka yang berkemampuan akademis (berprestasi). Penyedian subsidi berupa pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaran fasilitas umum, dan bantuan modal usaha skala kecil dan menengah melalui kredit bunga rendah.

 


© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved