Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan: Selamatkan Asset Dengan Regulasi

 
13 Januari 2011

Meski sempat mendapatkan  penolakan dari anggota dewan, ternyata pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelamatan aset Pemprov Jatim akan segera terealisasi. Mengingat persoalan yang akan dihadapi cukup kompleks, maka pembentukan pansus aset akan melibatkan lintas komisi. Misalnya, Komisi A terkait hukum pertanahan, Komisi B menyangkut perekonomian, Komisi C terkait tupoksi keungan dan Komisi E menyangkut persoalan sosial masyarakat jika ada kendala di lapangan.  

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Haryono Abdul Bari, dikonfirmasi, mengatakan, pada awalnya Komisi C tidak sepakat dengan pembentukan Pansus karena belum mengetahui dan memahami tujuan Pansus. Namun, setelah dicermati arah pansus itu sudah jelas yakni menelusuri aset pemprov yang tidak jelas kepemilikannya. "Pansus itu justru memback-up kerja Komisi C, jadi perlu didukung," tuturnya.

Menurut dia, kerja Komisi C terkait aset itu dilakukan sesuai tata tertib dewan. Pansus memiliki tujuan khusus, yakni untuk penyelamatan aset milik Pemprov Jatim yang amburadul sehingga harus didukung untuk dibentuk pansus.

Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan, pihaknya sangat mendukung pembentukan pansus aset. Sebab, berdasarkan data yang ada terdapat aset Pemprov Jatim senilai Rp.24 triliyun lebih tidak jelas kepemilikannya, sehingga perlu diamankan, diselamatkan dan dikawal penggunaannya. 

“Tujuannya sangat mulia maka pembentukan pansus aset ini patut untuk didukung oleh semua anggota dewan. Pada prinsipnya semua kekayaan aset itu akan dimanfaatkan untuk sepenuhnya kemakmuran masyarakat," ujarnya

Anwar mencontohkan, soal aset tanah yang menjadi modal penyertaan Pemprov di PT Jatim Graha Utama terjadi penurunan sebesar Rp.114 miliar. Dana tersebut digunakan Rusunawa Siwalankerto Surabaya tanpa persetujuan dewan. Sedangkan tanah Pemprov yang tak bersertifikat dan rawan dipindah tangankan meliputi 3.082 bidang tanah seluas 66,7 juta meter persegi senilai Rp.12,3 triliun lebih.

Tanah Pemprov dipakai perkantoran dan belum bersertifikat sebanyak 562 bidang senilai Rp.4,2 triliun lebih dan ada indikasi 168 bidang diantaranya tercatat atas nama pihak ketiga. "Pengalihan hak atas tanah milik Pemprov Jatim kepada pihak ketiga patut ditelusuri,” tegasnya..

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Suli Da’im menuturkan,  Fraksi PAN sangat mendukung upaya pembentukan pansus aset. dengan dukungan FPAN ini, berarti jumlah fraksi yang sepakat untuk mendukung pembentukan pansus aset sudah lima fraksi. Selain FPG, F-PD, dan F-PAN, sebelumnya fraksi yang sudah mendukung lebih dulu adalah Fraksi Partai Gerindra dan F-PPR.

Sementara untuk F-PKB, F-Hanura Damai, F-PKNU, dan F-PKS belum memberikansikap jelas terkait dengan pembentukan pansus aset yang diusulkan 32 anggota dewan tersebut.

 


© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved