Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Didukung Tiga Fraksi, Pansus Aset Gagal Terbentuk

 
17 Januari 2011

Setelah melalui perdebatan yang panjang melalui paripurna terkaitusulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahas aset, akhirnya panitia yang bertujuan untuk menelusuri aset Pemprov Jawa Timur gagal terbentuk. Sebab, pembentukan pansus aset hanya didukung oleh tiga fraksi, yakni Fraksi PKS, PKNU, Persatuan Pembangunan Bintang Reformasi (PPBR). Sementara, tujuh fraksi setuju penelusuran aset diserahkan sepenuhnya untuk dibahas Komisi C.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sirmadji, di Gedung DPRD Jatim, mengatakan, dari hasil voting 10 fraksi yang ada, tujuh fraksi meminta agar  aset ini dibahas oleh Komisi C. Sebab, aset menjadi domain Komisi C yang membidangi keuangan.

Anggota DPRD Jatim, Suharti menjelaskan, pihaknya menolak pansus assetkarena fraksinya meminta agar pemprov terlebih dulu melakukan stock opname, dan cash opname.Fraksi-fraksi akan menilai, apakah stock opname yang dilakukan telah memadai, atau masih banyak tidak masuk dalam perhitungan. "Hasil stock opname dan cash opname akan dibawa paripurna. Dari hasil itu, fraksi-fraksi dapat menyatakan, apakah perlu dibentuk pansus aset," ujarnya.

Terkait aset terdapat penyusutan sebesar Rp 114 miliar atasaset.Disisi lain terdapat pemindahan fungsi aset tanah tanpa persetujuan dewan, dan mayoritas aset tersebut tidak bersetifikat, sehingga berpotensi banyak yang hilang.

Anggota DPRD Jatim, Agoes Salim menjelaskan, untuk menelusuri asetpemprov ini membutuhkan penjelasan dari gubernur. Sebab, anggota dewan belum tentu memahami mekanisme pelaksanaan. Dengan begitu, pelaksanaannya tidak menyalahi aturan.

Anggota DPRD Jatim, Gatot Sudjito menegaskan, persoalanaset ini merupakan tanggung jawab gubernur. Sebab, gubernur lebih memahami tentang asetnya. Untuk itu dewan perlu meminta pendapat dari gubernur terkait aset.

"Jika gubernur tidak diminta memberi pendapat, maka langkah yangdilakukan oleh DPRD keliru, karena tidak ada pijakan. Mengingat persoalan aset ini luas, seperti apa jenisnya, lokasinya dimana, luas, dan bentuknya," terangnya.

Anggota DPRD Jatim, Malik Efendi menuturkan, pihaknyamengapresiasasikan agar dibentuk pansus saja. Sebab, pansus domainnya lebih luas, dan dapat lebih terbuka. Disisi lain, hasil pansus dapat diparipurnakan, sehingga fraksi-fraksi dapat menilai hasil pelaksanaannya. Untuk keanggotaannya dapat berasal dari anggota Komisi C.

Terkait usulan untuk mengundang gubernur untuk memberi pendapatnya,Malik menjelaskan, dalam tata tertib tidak ada kewenangan dewan untuk mengundang gubernur dalam pemberian pendapatnya. Jadi, pihaknya berharap anggota dewan mematuhi tata tertib.

Anggota DPRD Jatim, M Muhtar menjelaskan, dalam tata tertib, Komisimemang tidak ada wewenang untuk mengundang gubernur dalam permintaan pendapatnya soal aset. Gubernur bisa memberi pendapatnya hanya melalui paripurna.

Anggota DPRD Jatim, Agus Dono menuturkan, persoalan aset ini lebih baik diserahkan ke Komisi C. Sebab, mayoritas anggota dewan telah menghendaki agar dibahas oleh Komisi C. Dalam menyelidiki data, dan keberadaan  aset, Komisi C dapat berkoordinasi dengan SKPD yang terkait.

Untuk diketahui, dari total aset senilai Rp 24,7 triliun, banyak yang tidak ada kejelasannya, dan telah pindah tangan ke pihak lain. Dari total itu, sebesar Rp 12,185 triliun atau 49,20 persen adalah aset berbentuk tanah, sisanya berupa gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dalam bentuk lainnya. Dimana 31 bidang tanah senilai Rp 590 miliar lebih yang dikuasai dan dikelola masyarakat. Bidang tanah tersebut tersebar di 16 kabupaten/kota di Jatim.

Selain itu, aset tanah milik Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov seluas 23,1 hektar senilai Rp 190,575 miliar yang berada di Jl Tambak Asri Kalianak sudah dibangun, dan telah ditempati oleh 4.000 kepala keluarga (KK) sebagai tempat tinggal warga. Begitu juga halnya yang terjadi pada lahan seluas 7.767 meter persegi di Jl kebonsari Manunggal Surabaya. Lahan tersebut telah terpakai sebagai rumah pegawai tanpa ikatan jelas. Aset tanah milik pemprov di Jl Raya Jogosari nomor 1 Pasuruan seluas 25.000 meter persegi senilai Rp 15,5 miliar dipakai Balai Induk Udang Galah Pandaan.

Aset tanah yang dikelola Dinas Pertanian Pemprov di Desa Pasarlegi, Sambeng, Lamongan, sudah diduduki warga. Lahan yang diduduki warga tersebut seluas 35.540 meter persegi senilai Rp 888,5 juta. Begitu juga asset tanah di Desa Banaserah, Ruberu, Sumenep seluas 47.700 meter persegi senilai Rp 3,577 miliar lebih. Lahan yang dulunya digunakan sebagai kebun benih polowijo itu dijarah warga karena tidakterurus.

 


© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved