Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Berdayakan Masyarakat Desa, Dewan Usulkan Raperda

 
28 Februari 2013

DPRD Jatim Online (Kamis; 28/02)
Suara Indrapura :
Guna meminimalisir persoalan mendasar seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran, Komisi A DPRD dalam acara Sosialisasi dengan mengundang Kepala Desa dan Lurah Se Kota Malang, Pandawa Institute mengusulkan Raperda tentang pemberdayaan masyarakat secara holistik dan interkoneksi pada tingkat small area di Provinsi Jawa Timur. Itulah yang dikatakan Ir. Ahmad Subchan, M.Ab, kemarin (25/2).

Raperda yang berorientasi pada peningkatan kualitas individu, kelompok, dan komunitas masyarakat tersebut, bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi  masyarakat yang terbagi dalam suatu area terkecil dapat terpadu dan terintegrasi. Selain itu juga untuk mengarahkan jejaring program pemberdayaan yang sedang dan akan dijalankan di Provinsi Jatim. “Sesungguhnya untuk memperkuat, mengefisienkan dan mengoptimalkan pemberdayaan, dibutuhkan pendekatan yang berbasis pada area terkecil. Melalui area terkecil, kita menjadi tahu apa sebenarnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing lokasi,” kata Subchan

Politisi asal partai PKS itu juga mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut nantinya dapat dikembangkan ke arah pembangunan ekonomi sosial yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, kearifan lokal, pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. “Untuk menyelenggarakan model pemberdayaan tersebut, maka dibutuhkan basis sistem ekonomi yang sesuai dengan ide kerakyatan yang dapat mengintegrasikan setiap potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan berasaskan keadilan ekonomi dan sosial,” paparnya.

Pendekatan tingkat area terkecil baik area administratif maupun kelompok masyarakat dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mampu melayani dan menjangkau setiap individu secara optimal di Provinsi Jawa Timur melalui pelayanan terpadu. Dengan demikian, keberadaan kepala desa dan kelompok masyarakat dalam masing-masing desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini. “Dengan kata lain kepala desa merupakan ujung tombak yang dapat memotivator berjalannya program pemberdayaan ini,” ungkap Subchan.

Subchan juga menambahkan, salah satu proses pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan memberikan pemikiran dan penyadaran kritis. Hal ini merupakan upaya penyamaan pandangan, pola pikir, pola sikap dan pola tindakan yang harus dilewati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan. “Pemikiran dan penyadaran kritis adalah proses dan pengokohan cara pandang, pendekatan pembangunan pada program pemberdayaan demi tercapainya kesamaan visi dalam menghadirkan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,” katanya. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved