Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim, Jatim Potensi Pertanian Dan Agrobis

 
03 November 2009

Suara Indrapura :Jawa Timur terus berusaha menggenjot kinerja sektor pertanian. Pemprov Jatim memberikan bantuan kepada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang penyerahannya dipusatkan di Kabupaten Ngawi, Senin (26/10/09). Bantuan ini difokuskan untuk pengembangan sektor pertanian.

Total bantuan sebesar Rp 30,33 miliar untuk lima kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Ngawi, bantuan sebesar Rp7 miliar, Kabupaten Madiun Rp8,8 miliar, Kota Madiun Rp461 juta, Kabupaten Magetan Rp 6,9 miliar, dan Ponorogo Rp7 miliar.

Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, salah satu fokus Pemprov Jatim, sesuai yang tertuang dalam RPJMN, adalah meningkatkan kualitas bidang pertanian. Bidang ini menjadi pilihan, karena sekitar 49,7%tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor pertanian. Tetapi sektor ini hanya menghasilkan sekitar 16,91% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).“Karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim secara umum, maka harus meningkatkan pendapatan di sektor pertanian,” jelasnya.

Untuk itu, gubernur berharap agar pata petani jangan menjual padi dalam bentuk padi kering panen, karena hasilnya relatif lebih rendah. Sebab kalau menjual dalam bentuk padi kering panen, harganya hanya Rp2.400/kg. Tapi kalau gabah kering harganya meningkat menjadi Rp 3.000/kg. Dan jika dijual dalam bentuk gabah kering giling harganya menjadi Rp 5.600/kg.

Disisi lain Jawa Timur dalam RPJM 2009-2014 juga membidik agribisnis sebagai pusat industry pertanian. Pencanangan tersebut tentu saja perlu perubahan paradigma konsep pertanian dari pertanian tradisional menjadi modern atau pertanian berbasis nilai tambah (agriculture value added) dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Lebih jauh petani perlu diarahkan sebagai agro-entreprenuershipdalam kelompok tani melalui pemberdayaan petani untuk menjadi pengusaha sehingga ekonomi pedesaan lebih berkembang ke arah sektor agribisnis yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan menyerap tenaga kerja. Bagaimana mewujudkan Jawa Timur sebagai pusat agribisnis di Asia. Hal ini tentunya pihak eksekutif yang mampu memberikan penjelasan secara detail masalah ini.

Selain itu perlu diperhatikan dan ditangani secara serius terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi sektor agribisnis antara lain yaitu:

·Produksi pertanian Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, sektor pertanian tumbuh 3,2%, tetapi kesejahteraan petani masih belum mengalami perubahan yang signifikan, bahkan nilai tukar petani pada Agustus 2009 ini mengalami penurunan sebanyak 0,03% dari 98,46 menjadi 98,43 (menurut BPS).

·Pada 2010, pemerintah pusat akan mencanangkan tahun “Go Organic”, di mana pemerintah akan menaikkan harga pupuk urea bersubsidi menjadi dua kali lipat, dan sebaliknya pemerintah akan meningkatkan subsidi pupuk organik. Namun, sampai saat ini kebergantungan petani pada pupuk kimia masih sangat tinggi sehingga tidak mudah untuk mengubah perilaku petani dalam bercocok tanam dengan menggunakan pupuk organik. Kenaikan harga pupuk tersebut sangat mempengaruhi hasil usahatani yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan para petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah provinsi secara sungguh dengan memberikan pelatihan dan pengembangan pupuk organik sehingga petani tidak lagi bergantung kepada pupuk kimia yang harganya akan semakin tinggi.Dengan demikian perlu kiranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian khusus dan menambah anggaran untuk pembelian peralatan dan program pendampingan dalam pembuatan pupuk organik.

·Selain itu, kedepan harus ada terobosan baru di sektor pertanian dengan pengembangan tanaman holtikultura. Di Jawa Tumur, geliat sektor ini sudah terasakan dan menunjukkan perkembangan positif. Namun problema utama yang harus terjawab adalah daya dukung pasca panen yang relatif masih lemah. Untuk itu, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur kiranya perlu untuk mengalokasikan alat untuk industri pengolahan hasil holtikultura agar daya saing petani holtikultura bisa ditingkatkan dan bisa memotong mata rantai distribusi penjualan. Perlunya penjelasan pada pihak eksekutif untuk skema pertanian dalam pengembangan tanaman holtikultura, terutama pada pasca panen.

·Dalam masalah kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengembalikan/pemulihan fungsi hutan dengan melakukan peningkatan kerjasama dengan Perum Perhutani, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengalokasikan dana khusus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Hutan. Selama tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan masih dalam kondisi miskin sedangkan ekonomi mereka masih bergantung pada hutan, maka impian mengembalikan fungsi hutan akan sulit terealisasi. Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program pelestarian hutan dan alokasi anggaran yang tersedia.

·Selain pupuk, pada akhir-akhir ini muncul permasalahan baru di sektor pertanian yaitu ketersediaan air yang langka akibat sistem irigasi yang kurang baik, termasuk persediaan air dalam embung-embung di daerah. Dalam musim kemarau panjang akibat EL Nino seperti yang diramalkan oleh BMG, maka diperkirakan banyak petani di Jawa Timur yang tidak bisa bercocok-tanam secara optimal karena keterbatasan pengairan. Kondisi ini harus mendapat perhatian yang mendalam mengingat Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Perbaikan dan pembangunan saluran irigasi, sungai, waduk, dan embung, khususnya saluran irigasi tersier sebagai tanggung-jawab pemerintah provinsi, perlu diperhatikan mengingat infrastruktur pertanian sangat mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya pada tanaman pangan. Bagaimana penjelasan kepada pihak eksekutif untuk pembangunan infrastruktur pertanian.

·Masalah lain yang acap-kali dialami oleh petani adalah masalah permodalan untuk pengembangan usahatani. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan modal usahatani adalah pemberian kredit melalui BUMD Provinsi Jatim, yakni Bank Jatim dengan program subsidi bunga yang ditanggung oleh pemerintah provinsi. Hal ini sekaligus untuk menghilangkan paradigma bahwa Bank Jatim hanya sekedar bank tempat menyimpan uang, tetapi tidak mempunyai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Bahkan Bank Jatim hanya menyimpan kelebihan likuiditasnya dalam SBI yang tanpa jerih payah usaha mendapat keuntungan dari bunga tersebut. Selain itu, dana alokasi kredit tersebut bisa didapat dari pergeseran dana alokasi untuk pembagian usaha penggilingan padi (RMU/ Rice Milling Unit) dan lantai jemur pada setiap kecamatan, di mana hal itu rawan penyelewengan pada praktik pembagian dana tersebut. Program ini kami anggap kurang bermanfaat karena rata-rata kepemilikan lahan pertanian hanya 0,3 ha, di mana lokasi tersebut dibanding jumlah kuantitas gabah relatif tidak memadai. Sebagai usulan bahwa program tersebut dapat diganti dengan mengalokasikan dana untuk Program Resi Gudang dan Program Pupuk Organik.

·Bidang kelautan juga perlu mendapat perhatian, terutama yang terkait dengan dana bersama antara APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur untuk proyek TPI (tempat pelelangan ikan) yang berlokasi di Pelabuhan Mayangan, Kota Probolinggo dan di Tulungagung.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved