Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sebanyak 6 Raperda Akan Disahkan Awal 2011

 
25 Januari 2011

Sisa enam raperda akan dituntaskan oleh Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada awal 2011. Padahal, awal November 2010, Banleg optimistis dapat menyelesaikan delapan raperda dalam kurun waktu dua bulan.

Dari delapan raperda, hanya dua raperda yang dapat disahkan. Dua Raperda yakni Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Jatim.

Ketua Banleg DPRD Jatim, Freddy Poernomo, di Gedung DPRD Jatim, mengakui bahwa hingga akhir tahun 2010, banleg tidak dapat mengesahkan enam raperda. Dua raperda yang merupakan inisiatif eksekutif yakni Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Empat raperda inisiatif legislatif yakni Raperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Raperda Pupuk Organik, Raperda Renstra Air, dan Raperda Koperasi dan UKM.

“Memang dulu kita perkirakan dapat disahkan pada akhir tahun. Sehingga target banleg dalam membuat regulasi dapat lebih banyak. Tapi, kenyataannya kita tidak dapat menyelesaikan dalam tahun ini,” ungkapnya.

Tidak disahkannya pada akhir tahun 2010 ini dikarenakan padatnya agenda dewan, baik urusan internal komisi, dan disibukkan pembahasan Rancangan APBD 2011 pada beberapa hari sebelumnya. “Kan pembahasan R-APBD 2011 harus tuntas akhir tahun ini,” paparnya.

Pihaknya memperkirakan sisa raperda yang belum disahkan dapat rampung, dan menjadi perda pada Januari 2011. Namun, pihaknya tidak dapat memastikan apakah raperda ini dapat disahkan secara bersamaan, atau tidak. “Hal yang terpenting dalam pembahasan raperda adalah kinerja pansus. Kalau disahkan bersamaan itu lebih bagus, dan lebih efektif,” tuturnya.

Jika dewan segera membentuk pansus, maka raperda dapat segera dibahas dan disahkan. Disisi lain, pembahasan raperda juga diperlukan penyelarasan, antara pansus, dan komisi yang terkait.

Selain itu, molornya pengesahaan raperda ini, kalangan dewan menginginkan raperda yang dilahirkan benar-benar efektif, dan tidak menimbulkan polekmik. Untuk pembahasannya membutuhkan waktu yang lebih lama.

Freddy mencontohkan, Raperda RTRW. Raperda ini menyangkut tata kota/kabupaten di Jatim untuk jangka 25 tahun kedepan. Dengan demikian, pembahasannya memerlukan pemaparan dari pakar lingkungan, atau tata kota.

Meski demikian, pihaknya memperkirakan Raperda RTRW ini segera dituntaskan awal tahun 2011. Sebab, banleg menilai draf, dan naskah kajian akademisnya sudah maksimal. Artinya, dewan hanya mengkaji teknisnya. Sementara, teknis RTRW telah dibuat oleh eksekutif.

Disisi lain, RTRW ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, Jatim hanya melaksanakan copy-an dari RTRW nasional. Jika RTRW ini tidak sinkron, maka pakar lingkungan yang telah ditunjuk akan turun lapangan untuk mengkroscek, dan mengkaji.

Begitu juga halnya anggaran. Anggaran RTRW dilakukan dengan sharing antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot. “Kalau yang kecil-kecil, dibiayai sendiri oleh pemprov, atau kabupaten/kota yang terkait,” paparnya

 


© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved