Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kinerja Memuaskan, DPRD Jatim jadi Jujugan Diklatpim

 
11 April 2013

Suara Indrapura : Perolehan ISO 1991 oleh DPRD Jatim ternyata menjadikan lembaga ini semakin meningkat pamornya. Hal ini dikuatkan lagi dengan perolehan beberapa penghargaan dari Pemprov Jatim, membuat lembaga ini sering menjadi jujugan DPRD kabupaten/kota se-Indonesia untuk menimba ilmu. Termasuk baru-baru ini, institusi yang terletak di Jl.Indrapura No. 1 Surabaya menjadi tempat studi orientasi lapangan oleh peserta Diklatpim.

Sebagai wilayah yang memiliki banyak kelebihan, Jawa Timur selalu dijadikan sebagai barometer ditingkat nasional. Mulai soal peningkatan ekonomi kerakyatan, turunnya kemiskinan, disparitas wilayah, kecilnya angka pengangguran hingga indeks petani. Hal ini ditunjang lagi dengan sejumlah penghargaan yang diterima gubernur Jatim Soekarwo ditingkat nasional, semakin menjadikan Jatim sebagai wilayah terpopuler di Indonesia.

Tak heran jika selama ini wilayah Jatim sering menjadi jujugan dari wilayah lain di Indonesia untuk menimba ilmu. Diantaranya kunjungan sejumlah perwira tinggi dari Mabes Polri yang mengikuti Kursus Kepemimpinan (Suspim) di Jatim. Dari sejumlah studi orientasi lapangan, DPRD Jatim menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh mereka. Dalam pertemuan tersebut para Pati (Perwira Tinggi) kepolisian menanyakan soal proses legislasi yang dibuat oleh para wakil rakyat yang duduk di Provinsi Jatim. Mengingat, dalam sebuah produk hukum berupa Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentunya banyak mengacu pada peraturan hukum berupa UU. “mereka ingin mengetahui sejauh mana proses pembuatan Raperda di DPRD Jatim. Mengingat dalam pembuatanya harus mengacu pada Perda UU. Karenanya, jangan sampai pembuatan sebuah Raperda melanggar sebuah hukum sehingga berdampak pada proses pidana, “ tegas Ketua Balegda Jatim, Zainal Arifin.

Sementara itu, terkait dengan kehadiran peserta pendidikan dan Latihan Kepemimpinan(Diklatpim) yang diikuti oleh pejabat eselon II yang berjumlah 116 orang yang berasal diseluruh wilayah di Indonesia, ditegaskan Anang panggilan akrab Zainal Arifin ingin mengetahui sejauh mana proses legislasi yang dilakukan oleh DPRD Jatim. Ini karena, untuk membuat sebuah Raperda tidak semudah membalikkan telapak tanga. Semuanya ada mekanismenya. Termasuk saat raperda tersebut disahkan menjadi Perda, tentunya eksekutif harus mampu mengawal pelaksanaanya di masyarakat.

“karena mereka ini adalah calon pemimpin masa depan, maka mereka perlu mengetahui mekanisme kebijakan legislasi daerah. Termasuk bagaimana kebijakan eksekutif yang harus diwujudkan setelah raperda tersebut disahkan,” papar politisi asal partai Golkar ini yang merasa bangga karena dalam studi orientasi lapangan yang dilakukan peserta Diklatpim ini adalah DPRD Jatim menjadikan salah satu institusi yang dikunjungi untuk menambah ilmu terkait proses pembuatan Raperda. Dicontohkannya, soal Raperda Rendemen Tebu yang kini sudah disosialisasikan di sejumlah kabupaten/kota di Jatim perlu adanya dukungan dari eksekutif. Artinya, keberadaan Raperda tidak bisa berdiri sendiri. Semua stake holder harus ikut mendukung pelaksanaan Raperda tersebut. dengan demikian, tidak saja ditingkat atas yang mendapatkan hasilnya. Tapi masyarakat khususnya para ppetani yang selama ini merugi akibat rendahnya rendemen tebu sedikit demi sedikit dapat ditingkatkan sehingga pendapatan mereka ikut terdongkrak pula.

“intinya, digagaskannya raperda tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tentunya untuk mendapat keinginan ini seluruh stake holder mulai eksekutif, legislative, dan pihak ketiga ikut mendukung dan mensupport pelaksanaanya di lapangan,” lanjut DPRD Jatim ini mencoba berdiplomasi. Termasuk soal larangan menyembelih sapid an kerbau betina produktif yang dituangkan dalam Raperda disini, pihak RPH ( Tumah Potong Hewan) sebagai tempat terakhir harus mampu melindungi Raperda ini. Diantaranya menolak para peternak sapi yang mencoba membawa dan menyembelihkan sapi atau kerbau betinanya ke RPH.”dalam masalah ini RPH dituntut untuk fair dan transparan. Dan semua itu perlu adanya keberanian bagi semua pihak. Termasuk pengawasan ketat harus nerani dilakukan dan ditindak tegas bagi PNS yang melanggar.” Tegas Zainal.

Sementara itu, anggota Balegda dari peserta Diklatpim diluar Jatim yang mengaku terkaget-kaget dalam pelaksanaan legislasi di Jatim. Sebagai provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbesar di Indonesia, ternyata mampu mengikuti  dan patuh dalam pelaksanaan Perda yang disahkan oleh provinsi Jatim.”yang pasti kuncinya ada pada kebersamaan. Selama mereka maksudnya kabupaten/kota diajak bicara terkait pembuatan raperda, maka secara otomatis mereka akan mendukung pelaksanaan plus pengawasanya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka jangan harap kabupaten/kota akan melaksanakannya. Apalagi sekarang ini masih berlaku otonomi daerah,” paparnya.

Seraya dicontohkannya Perda kelebihan muatan yang digagas oleh Komisi E DPRD Jatim bersama dinas Perhubungan DLLAJ Jatim. Dimana disini tuntut keberanian dan transparansi seorang PNS yang menjaga jembatan timbang. Dimana dalam Perda tersebut jelas tentang sanksi yang diberikan kepada para pengendara kendaraan besar yang melanggar batas tonase atau muatan . “ dalam Perda ini sangat jelas dan tegas siapa yang melanggar akan kena sanksi,” akui politisi asal PKB Jatim ini.

Yang jelas, lanjutnya pembuatan Perda ini semata-mata melindungi para pengguna lalu lintas dijalan selain meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim berasal dari pembayaran denda bagi mereka yang melanggar aturan. Selain itu memberikan efek efek jera pada pemilik kendaraan agar taat pada hukum dan aturan dengan harapan semua pengguna jalan dapat selamat sampai tujuan .

Terpisah, anggota Balegda Jatim lainya, M.Mochtar menegaskan sangat bangga dengan kehadiran peserta Diklatpim yang berasal dari seluruh Indonesia ini. Begitu, akan mendorong kinerja DPRD Jatim semakin baik.”ibaratnya kita ini guru. Yaitu memberikan wawasan kepada siswany. Karenanya dengan semakin banyaknya para eksekutif yang ngangsu keweruh (menimba ilmu, red) ke DRPD Jatim, semakin mendorong kita belajar dan memperbaiki kinerja. Khususnya dalam pembuatan sebuah legislasi,”tegasnya .

Disatu sisi dengan kehadiran mereka ini, Balegda akan mendapatkan tambahan ilmu. Ini karena disetiap daerah memiliki cara tersendiri.tapi yang pasti dari sekian hasil legislasi yang digagal oleh DPRD Jatim maupun Pemprov Jatim sering menjadikan acuan ditingkat nasional.” Ini membuktikan jika Jatim memiliki kelebihan dalam pembuatan Legislasi. Salah satunya Perda Pelayanan public yang kemudian dijadikan badan tersendiri yaitu KPP (Komisi Pelayanan Publik), papar pria yang juga anggota Komis C DPRD Jatim ini.

Termasuk perda CSR (Coorporate Sistem Responbilitty) yang mengahruskan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan hanya untuk membantu masyarakat sekitarnya dalam proses pembangunan atau sejenisnya. Adanpun Perda CSR ini selain melindungi perusahaan dari aksi unjukrasa masyarakat sekitar sekaligus meningkatkan perekonomian serta mengurangi angka pengangguran di masyarakat. “perda-perda inilah yang tidak di miliki oleh beberapa provinsi di Indonesia. Tak heran jika kemudian Jatim dijadikan jujugan dalam pembuatan setiap raperda ternyata semuanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya,”paparnya.

Sedang, Sekwan DPRD Jatim, Soekardo mengaku sangat bangga dengan kehadiran peserta Diklaptim yang berjumlah 116 orang yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia “ini suatu kebanggan bagi kami dengan kunjungan para peserta Diklaptim. Dan kami mencoba memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta Diklaptim. Apapun ini bagian dari kinerja Sekretariat Dewan DPRD Jatim dalam meningkatkan pelayanan kepada setiap tamu yang hadir dan mencoba menimba ilmu di DPRD Jatim, “tegasnya merendah.(Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved