Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banleg DPRD Jatim : Lakukan Inisiasi Raperda Tentang Pembentukan Perda

 
11 April 2013

Suara Indrapura : Mengingat adanya perubahan UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi UU No 12/2011, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Jatim terpacu untuk melakukan inisiasi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pembentukan Perda.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur sebenarnya telah memiliki Perda tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yakni Perda No 2/2011. Namun, Perda tersebut dirasa masih mengacu pada UU No 10/2004, sementara kini telah terjadi penggantian menjadi UU No 12/2011. “Telah banyak perubahan yang terjadi dalam hal pembentukan Perda. Begitu rigid terkait dengan aturan atau prosedur pembentukan Perda, terutama lampiran satu dan dua,” ujar Ketua Badan Legislagi DPRD Jatim, Zainal Arifin dalam hearing kemarin.

Menanggapi hal tersebut, politisi asal fraksi Golkar menambahkan bahwa Badan Legislasi Daerah telah menyusun anatomi Raperda tentang Pembentukan Perda. Raperda ini terdiri dari 16 bab dan 83 pasal. Rancangan Perda tersebut disusun secara lebih detail terutama pada hal-hal yang belum diakomodir dari Perda No 2/2011. “Sebenarnya tidak banyak yang berbeda. Hanya beberapa dari substansinya yang diperjelas. Misalnya bab satu berisikan ketentuan hukum, bab dua tentang asas dan materi muatan, dan bab tiga mengenai tahapan pembentukan serta teknik penyusunan,” urainya.

Raperda yang digadang-gadang menjadi induk dari segala Perda yang ada, diharapkan dapat menjadi pedoman, acuan, ataupun petunjuk penyusunan Peraturan Daerah. Pasalnya, Raperda ini telah dipertajam mengenai perencanaan penyusunan prolegda. Dalam tahap penyusunan, tedapat beberapa mekanisme antara lain proses penyusunan itu sendiri, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep Raperda.

Tahap selanjutnya kemudian pembahasan dan penyelarasan. Jadi, setelah melakukan pembahasan, Balegda bersama biro hukum yang melibatkan pembahas itu sendiri melakukan penyelarasan atau sejenis pembakuan tata bahasa dan sistematika dari materi muatan Raperda. Tahap yang terakhir yaitu penetapan atau pengesahan. “Dalam tahap ini ditentukan Perda mana saja yang harus dievaluasi dan apakah ada yang diklarifikasi. Setelah itu barulah disebar luaskan,” tutur Zainal. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved